10.000 Belangko Tanggulangi 400 Pemohon, Disdukcapil Usul Kepusat Apa Ya,?

172

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengungkapkan sebanyak 10.000 keping stok belangko siap dicetak untuk tahun 2020.

SUKABUMI I Informasi yang dihimpun dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendy melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dewi Yayah mengatakan, meski ketersedian blangko e-KTP yang harus tersedia perhari sekitar 400 sampai 500 blangko setiap hari pemohon. Namun dengan jumlah 10 ribu ini diyakini bisa mencukupi hingga dua minggu ke depan.

“Melihat kondisi jumlah pemohon dari setiap harinya 400-500 pemohon, yang menjadi satu kendala untuk pelayanan indentitas kependudukan di Kabupaten Sukabumi, Saat ini kendala sudah bisa diatasi, meski ketersedian ada 10 ribu hanya cukup untuk dua minggu,” kata Dewi Yayah saat disambangi diruang kerjanya, Kamis (27/03/20).

Loading...

10.000 Belangko Tanggulangi 400 Pemohon, Disdukcapil Usul Kepusat Apa Ya,? 1

Menurut Yayah, bisa dibayangkan setiap harinya pemohon pembuatan e-KTP bisa mencapai 400 sampai 500 orang. Sedangkan, jumlah blangko yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pemohon. Tapi, Disdukcapil untuk sementara memberikan Surat Keterangan (Suket) dengan legalitas kegunaanya sama dengan e-KTP.

“Yang baru direkam, sementara diberikan suket dulu untuk pegangan yang bersangkutan. Tapi kalau yang sudah siap cetak, walau baru direkam bisa kita cetak secepatnya,” papar Dewi.

10.000 Belangko Tanggulangi 400 Pemohon, Disdukcapil Usul Kepusat Apa Ya,? 2

Untuk itu, Dewi menginformasikan kepada masyarakat pemohon identitas kependudukan mempersilahkan, bagi pemohon yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk segera melakukan proses perekaman terlebih dahulu.

“Bagi yang sudah dan belum mendapat e-KTP, bisa datang ke kantor kecamatan, UPTD, atau langsung ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus berkas kependudukan,” jelas dia.

Lebih Lanjut Yayah mengatakan, untuk solusi jangka panjang pihaknya bakal berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada perubahan regulasi dan Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan untuk pengadaan blangko.

BACA JUGA:  Bamuswari Pantau Pilkades Serentak di Karawang

“Kedepannya kami berharap kepada pemerintah pusat, agar bisa memberikan kewenangan kepada Pemda dalam pengadaan blangko,” tandas Dewi.

Reporter : Indra Sopyan**

loading...