Carut Marut PPDB: LBP2 Tuntut Disdik Jabar

Perbaiki Sistem Zonasi di Provinsi Jawa Barat dengan menambah infrastruktur penunjang

89
Audiensi LBP2
Audiensi LBP2 dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait PPDB. Senin 27 Juli 2020.
Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat menuntut Disdik Provinsi Jawa Barat perbaiki Aturan PPDB yang dinilai Carut Marut.

BANDUNG, Indeknews.com Asep B kurnia (Aa Maung) Ketua LBP2 (Lembaga Bantuan Pemantauan Pendidikan) Jawa Barat, menuntut  dinas pendidikan Provinsi jawa barat.

Hal itu terungkap dalam audiensi LBP2 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yaitu melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Senin (27/07/2020).

Lbp2 audiensi
Audiensi LBP2 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam audiensinya, LBP2 menyampaikan beberapa point tuntutan. Salah satunya terkait dengan infrastruktur penunjang sistem penerimaan siswa baru.

Loading...

Audensi tersebut dihadiri oleh LBP2 dan oleh pihak-pihak Dinas Pendidikan diwakili Asep B kurnia (Aa Maung), Juli Wahyu Pari Dunda dan Angga brata.

Koordinator pengawas SMA dan SMK Sejawa Barat Juli Wahyu Pd menyampaikan ke awak Media Atas apa yang telah di sampaikan oleh LBP2.

Asep B. Kurnia menyampaikan, LBP2 melakukam audiensi tersebut sebagai respon dari carut marutnya penerimaan siswa baru di jabar.

“Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan segera di tanggapi oleh dinas pendidikan provinsi jawa barat,” ungkapnya.

Audiensi LBP2
Audiensi LBP2 dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait PPDB. Senin 27 Juli 2020.

Yang paling utama, lanjut Asep, paling utama Disdik khususya yang ada di Jawa Barat, pihaknya menginginkan aturan zonasi diperbaiki.

“saya menginginkan aturan Zonasi ini harus di topang dengan insfratuktur yang harus jelas,” ungkapnya.

Infrastruktur yang harus diperbaiki apabila masih mau menerapkan aturan zonasi. Sebab di daerah tidak sama

“Infrastuktur harus ditambah karena berhubung di Wilayah-wilayah kita banyak pemukiman-pemukiman baru yang disana notabennya belum tersedia sekolah-sekolah,” ucapnya.

Asep B. Kurnia atau yang akrab dipanggil Aa Maung, mengharapkan aturan dikembalikas seperti dahulu.

“perbaikan infrastruktur ini harus dipikirkan, kalau tidak tolong kembalikan seperti dulu peraturannya,” katanya.

Aa maung memisalkan, Zonasi apa bedanya dengan bina lingkungan. Tapi ini menjadi lebih rumit dan lebih sulit untuk orang tua.

BACA JUGA:  LPMS Minta Anggota DPRD Ikut Awasi Anggaran Perjalanan Dinas

Mulai tahun 2014 perubahan peraturan itu terus berubah ubah sehingga Siswanya harus belajar sedangkan orang tuanya harus memahami lagi dengan aturan yang baru.

“Apalagi saat ini dinilai sosialisasinya sangat kurang untuk Masyarakat,”tegas Aa Maung.

Selaim itu, Untuk sistem kuota Daring, dirinu mengatakan, Kuota Daring bRu sebatas berita.

“Saya baru sebatas membaca berita Dari disdik sudah mengeluarkan anggaran untuk Kouta Daring tapi itu antara cukup atau mencukupinya saya belum paham.

“Tetapi jangan sampai anggaran yang di keluarkan untuk Sekolah mengganggu juga kegiatan Staf-staf yang ada di Sekolah karna tidak ada biayanya,” ucapnya.

Aa Maung mengkritisi, gratisnya biaya sekolah, untuk kota besar seperti bandung, terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil bahwa akan menggratiskan sekolah.

“tapi sebetulnya dengan menggratiskan sekolah untuk tingkat SMA SMK dengan biaya yang ada khususnya di Kota-kota besar tidak mencukupi untuk kegiatan staf pengajar di sekolah,” kata Aa Maung.

Setidaknya ada 10 point tuntutan yang dilayangkan LBP2 kepada Dinas Pendidikan. Diantaranya:

Mendesak mundur para pejabat yang memiliki kebijakan dalam PPDB 2020, menolak aturan zonasi yang berubah ubah setiap tahun, transparasi data siswa di beberapa sekolah, memberi.sangsi tegas kepada  pejabat yang terbukti melakukan kesalahan, pemalsuan data, dan mendesak gubernur jabar menambah rombel.

Sementara Juli Wahyu koordinator pengawas SMA/SMK  Dinas Pendidikan provinsi jawa Barat mengungkapnya, pihaknya akan mengadakan rapat evaluasi.

“Terimakasih apa yang di sampaikan LBP2 pada dasarnya Kita merespon baik, Kita akan sampaikan kepada pimpinan dan akan di adakan evaluasi juga ini bahan masukan untuk Dinas Pendidikan (Disdik),” ujarnya.

Langkah kedepannya Kepala Dinas akan mengevaluasi sistem tersebut.

“langkah-langkahnya nanti di putuskan oleh kepala Dinas dan yang jelas saya rasa kepala Dinas akan memperhatikan untuk perbaikan Dinas pendidikan,”tegas Juli Wahyu.

BACA JUGA:  Muncul Kabar Gunakan Formalin Pada Olahan Ikan Asin, Kadis Perikanan Akui Sudah Lakukan Pengawasan dan Punyuluhan
Carut Marut PPDB: LBP2 Tuntut Disdik Jabar 1
Terkait PPDB 2020 Yang Carut Marut, Ketua LBP2 Desak Mentri Pendidikan Mundur

Aturan Zonasi ini saya harap harus dipikirkan dan di kaji ulang kalaupun Zonasi apa bedanya dengan bina lingkungan dan mentri pendidikan harus mundur terkait penerimaan PPDB tahun 2020 yang banyak merugikan orang tua murid,” Pungkas Aa Maung. *ndi

loading...