Oknum TKSK Diduga Langgar Penyaluran BPNT

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kini masih carut marut. Hal ini diduga terjadi akibat tidak adanya manajemen penyedia (suplier) bahan pokok dan pengawasan yang baik dari dinas terkait.

377
Penyaluran BPNT
Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai/ilustrasi)
Pelanggaran oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pengondisian suplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).  TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen. 

 

BANDUNG- Balai Musyawarah Indonesia (BAMUSWARI), menilai peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat rentan melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam Penyaluran BPNT.

Dugaan pelanggaran Penyalutan BPNT tersebut dikatakan Ketua Umum Bamuswari Maman Abdul Rahman, dalam diskusi ringan di kantornya jalan by pass Cicalengka – Bandung, jumat 31 Juli 2020.

Loading...

Maman mengatakan, lembaganya  banyak menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran BPNT program (Bantuan Pangan Non Tunai), yang terindikasi dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Indikator Pelanggaran yang dimaksud Maman, salah satunya banyak data yang hingga kini validitasnya dipertanyakan, sehingga penyaluran BPNT tidak tepat sasaran.

“Kelompok Penerima Manfaat program BPNT dinilainya banyak yang tidak tepat sasaran, serta banyaknya data yang tidak valid,” ungkap Maman.

Pelanggaran penyaluran BPNT tersebut paling rentan  diduga dilakukan oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan sebagai pendamping.

“Sebab, merekalah yang berhubungan dengan pihak bank penyalur dan KPM,” ungkapnya.

Balai Musyawarah Indonesia (BAMUSWARI), Ketua Umum Bamuswari Maman Abdul Rahman menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti mencari titik temu persoalan yang terjadi terhadap program BPNT di lapangan.

Pihaknya sangat menginginkan persoalan yang pernah terjadi itu tak terulang lagi.

“Kita banyak menerima keluhan setiap harinya, terkait BPNT termasuk dugaan keterlibatan TKSK,” ujar Maman Abdul Rahman, Jumat (30/7/2020).

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kini masih carut marut. Hal ini diduga terjadi akibat tidak adanya manajemen penyedia (suplier) bahan pokok dan pengawasan yang baik dari dinas terkait.

BACA JUGA:  Penggiat dan Pecinta Lingkungan beserta Kantor SAR Bandung Ajak Milenial Cintai Alam dan Kemanusiaan

Menurut dia, satu supplier dengan supplier lainnya terjadi saling lapor ke aparat penegak hukum (APH) atas terjadinya kecurangan-kecurangan di lapangan.

Entah soal kualitas, kuantitas bahan pokok hingga tidak tepat waktu dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

“Berbagai kasus muncul soal penyaluran BPNT. Persaingan supplier yang begitu bebas menyebabkan para suppler berebut dan bersaing bebas. Jangan sampai ini merugikan penerima manfaat,” ujarnya.

“Wajar saja jika terjadi persaingan cukup ketat untuk berebut menjadi supplier BPNT,” katanya.

“Informasinya mulai pengusaha murni, para pendamping PKH dan TKSK, aparatur sipil negara (ASN) hingga mantan pejabat yang berebut menjadi supplier. Ini yang harus dibenahi oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi penyimpangan,” tandasnya.

Dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

“Selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam pengondisian suplier, banyak data serta kartu KPM yang bermasalah,” ucapnya.

“Memang saat ini belum jelas aturannya antara Pedum dengan Perbup. Kita mengusulkan saja oknum TKSK yang nakal untuk dicoret,” tegasnya.

Maman Abdul Rahman mengaku, Ketua Umum Bamuswari kembali akan menggelar aspirasinya ke DPRD KAB. BANDUNG,dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BPNT.

Penyaluran BPNT
Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai/ilustrasi)

Salah satunya akan mempertanyakan sanksi terkait adanya oknum TKSK.

Informasi yang berhasil dihimpun, selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam menentukan suplier, TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen dan mengancam akan mematikan mesin Elekttonik Data Processing (EDC ) yang dikeluarkan pihak bank. *** ndi.

loading...