Baleg DPR RI Fraksi Gerindra dan PAN, Minta Draf RUU Pemilu Disempurnakan

60
Baleg
Foto Dokumentasi : Heri Gunawan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
JAKARTA, jawabarat.indeksnews.com,
-Sejumlah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat untuk menunda rapat pembahasan RUU Pemilu. Sebab, RUU tersebut dinilai masih harus disempurnakan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengusulkan agar DPR mengembalikan draf RUU Pemilu ke pengusul untuk disempurnakan. Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menggelar rapat pembahasan RUU Pemilu.

“Apa pun yang terjadi, nantinya ini keputusan politik. Untuk saat ini, kalau kita harus membahas, tampaknya belum. Mungkin akan lebih baik dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan lagi,” jelas Heri Gunawan Anggota Baleg DPR dalam rapat pembahasan kajian RUU Pemilu di gedung DPR, Kamis (19/11/20) dikutip dari website resmi Heri Gunawan, Sabtu (21/11/20).

Hergun sapaan akrab Legislator Senayan ini melihat, beberapa poin-poin dalam draf RUU yang dimiliki setiap fraksi masih ditemukan perbedaan. Untuk itu, Hergun menilai belum memenuhi asas atau ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Poin-poin dalam draf RUU masih ditemukan perbedaan, untuk itu belum memenuhi asas atau ketentuan dalam UU pembentukan peraturan perundang undangan,” tandas Hergun.

Sementara itu Anggota Baleg dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki, menyarankan agar draf RUU Pemilu dikembalikan ke pengusul. Dalam hal ini Zainuddin berharap, tidak ada lagi pasal dengan berbagai opsi alternatif ketika draf RUU sudah disempurnakan.

“Apa yang diusulkan ke Baleg ini dengan pasal-pasal yang masih penuh opsi, itu nanti ketika diserahkan Baleg untuk diharmonisasikan dengan opsi-opsi alternatif itu. Kalau bisa, tidak ada lagi,” tambah Zainuddin.

Zainuddin menyampaikan, RUU memang harus terlebih dulu dikaji dan diteruskan. Namun menurutnya, lebih baik jika naskah akademik disempurnakan melalui kajian yang mendalam.

BACA JUGA:  Dandim 0624 Tinjau Korban Banjir di Desa Sukamanah

“Dari aspek teknis, di dalam RUU Pemilu ini, terdapat 177 pasal dari 741 pasal yang memuat alternatif norma sehingga belum sesuai dengan UU PPP. Seperti yang diketahui, dalam draf RUU tersebut, pasal soal keserentakan Pemilu ada pada pasal 4, 5, dan 6,” papar Zainuddin.

Dari aspek substansi, Zainuddin melihat terdapat beberapa pasal yang di dalam satu pasal merumuskan substansi yang berbeda, karena adanya pilihan alternatif atas substansi pasal tersebut. Hal ini membuat penyatuan konsep RUU sulit dirumuskan.

“Jadi kita kembalikan kepada Komisi II. Ini bagian dari pengusul yang menurut saya mentalnya sudah siap untuk melakukan kajian lebih mendalam,” kata Zainuddin.

Ditempat yang sama Anggota Baleg dari Fraksi PAN Ali Taher juga akan mendorong Komisi II untuk lebih mencermati penyusunan draf RUU. Baik dari sisi filosofis, sosiologis maupun yuridis. Selain itu, ia meminta Baleg DPR terlalu mengambil alih RUU Pemilu dan mengembalikannya ke Komisi II DPR. Sebab menurutnya, hal itu merupakan wewenang Komisi II.

“Baleg itu tidak usah terlalu dalam mengambil kewenangan yang ada pada Komisi, kembalikan ke Komisi II meskipun secara aspek prosedural harus melalui Baleg,” tandas Ali Taher.**