Bawaslu Kabupaten Sukabumi Siap Tindak APS Paslon Yang Melanggar

67
Bawaslu
FOTO : Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto. Kabupaten Sukabumi, Teguh Heryanto.(Ilustrasi/dokumentasi)

Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, secara serentak, di 47 Kecamatan, Jum’at (25/09/20).

SUKABUMI I Penertiban APS yang dilakukan Bawaslu setelah ditetapkannya Nomor Urut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, melalui Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut digelar KPUD Kabupaten Sukabumi, di Hotel ternama diwilayah Palabuanratu, Kamis (24/09/20) kemarin, dengan memberlakukan Protokol Kesehatan Covid-19.

Loading...

“Setelah paslon ditetapkan nomor urut pada Rapat Pleno KPU, kami (Bawaslu) dari 24 September 2020 langsung lakukan penertiban APS yang digelar serentak di seluruh wilayah 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto.

Pelaksanaan penertiban APS secara serentak, kata Teguh dilakukan berdasarkan adanya kesepakatan dari semua pihak, melalui hasil rapat yang diadakan Bawaslu dengan melibatkan beberapa instansi terkait, pada tanggal 23 September 2020.

“Penertiban APS berdasarkan kesepakatan bersama, melalui hasil rapat yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang dihadiri Liaison officer(LO) tim sukses dari tiga pasangan calon, Polres Kota dan Kabupaten, KPU, Tarkimsih, Dishub, Tata Ruang, Pol PP dan unsur terkait lainya,” papar Teguh.

Dari hasil kesepakatkan, bahwasanya Bawaslu untuk melakukan penertiban APS sebelum masa kampanye yang akan berlangsung selama 71 hari dan tahapannya di mulai, pada tanggal 26 September sampai Tanggal 5 Desember 2020.

“Dalam penertiban APS ini, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP, bila mana ditemukan APS dan APK yang masih terpasang sebelum masa kampanye. Bila masih ada, kami akan menurunkan APS yang masih terpangpang, dengan secara paksa. Untuk itu, kami Bawaslu menghimbau kepada semua Paslon dan tim sekaligus pendukung agar mematuhi aturan pemilu dan regulasi larangan dalam Pilkada serentak,” tegas Teguh.(Red*)