Buruh GSBI Duduki Pendopo, Pemda Terbitkan Rekomendasi Kenaikan UMK 3,2 Persen di 2021

55
GSBI
FOTO AUDENSI BURUH : Pjs Bupati Sukabumi didampingi Kapolres Sukabumi Kota, Kabupaten, Dandim 0607 dan Unsur Dinas Terkait, saat menerima aspirasi tuntutan para buruh GSBI.
SUKABUMI,jawabarat.indeksnews.com -Ratusan buruh yang tergabung dalam wadah GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) duduki Gedung Pendopo Bupati Sukabumi, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (17/11/20).

Kedatangan massa GSBI yang mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP, untuk menyampaikan aspirasi terkait permintaan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang mana aksi lanjutan pada Senin (16/11/20) kemarin, ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi, yang tidak dinilai tidak menemukan solusi terkait tuntutan para buruh.

Aksi yang dilakukan GSBI dengan menduduki Gedung Pendopo Bupati Sukabumi, disambut hangat oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi, Pjs Bupati Sukabumi, Kapolres Sukabumi Kota dan Kabupaten, Dandim 0607 dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi.

“Kisruh kenaikan UMK menjadi perhatian khusus pemerintah. Namun semua pihak harus saling bisa memahami terutama antara pengusaha dan buruh. Semua sektor saat ini sedang menghadapi dampak Covid-19 yang berdampak pada segala sektor. Sehingga disini perlunya saling memahami antara buruh dan pengusaha,” kata R. Gani Muhamad Pjs Bupati Sukabumi, kepada awak media.

GBSI
FOTO BERSAMA : Para Buruh GBSI berasma Forkopimda salam Stop Covid-19.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, terus berupaya mencari titik tengah dalam mengambil keputusan yang menjadi tuntutan para buruh dalam hal UMK. Sehingga harus matang dalam mengakomodir semua hal.

“Aspirasi para buruh akan diperhatikan secara seksama oleh pemerintah, namun kondusifitas harus tetap kita perhatikan dan jaga. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 semua bisa saling menjaga Protokol Kesehatan, guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,” papar Pjs Bupati Sukabumi.

Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda Kabupaten Sukabumi sudah mendengar dan menyerap aspirasi buruh yang disampaikan. Karena itu, pihaknya meminta semua menjaga kamtibmas di Sukabumi, agar aspirasi bisa diserap dan dimatangkan secara seksama.

“Partisipasi peran aktif semua pihak dalam menjaga kamtibmas sangat dibutuhkan, apalagi ditengah Pandemi Covid-19,” tandas AKBP Sumarni.

Ditempat terpisah Ketua GSBI Dadeng Nazarudin mendesak kepada pemerintah untuk bisa memperjuangkan apa yang jadi aspirasi para buruh dimana terkait ada kenaikan UMK di Kabupaten Sukabumi. Mengingat, trend pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 dinilai mulai membaik dan stabil.

“Kami meminta adanya kenaikan UMK di Sukabumi. Penyampaian aspirasi ini hal yang akan terus kami perjuangkan. Hal lain karena GSBI tak tergabung dalam dewan pengupahan,” tegas Dadeng.

Permohonan kenaikan UMK para buruh, lanjut Dadeng direspon Pemerintah dengan menerbitkan rekomendasi kenaikan UMK 2021 sebesar 3,2 persen, sehingga gambaran gaji buruh di 2021 akan naik menjadi Rp 3.125.444,72. Meski hasil rekomendasi tersebut baru akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat.

“Alhamdulillah semoga dengan di terbitkan rekomendasi dari Pemda tentang usulan kenaikan UMK 2021 sebesar 3,2 persen, sehingga gambaran gaji buruh di 2021 dapat jadi harapan besar untuk bisa direalisasikan,” harap Dadeng.

Sementara itu Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Moch Popon menambahkan, langkah yang diambil Pemkab Sukabumi patut dihargai dan disyukuri.

“Keputusan naik di angka 3,2 persen kami terima. Meski menurut kami ini bukan hasil memuaskan, tapi melegakan, dan kami tidak akan melakukan aksi kembali untuk rencana sebelumnya,” tandas Popon.**