DPP Bamuswari Menyayangkan, Penyaluran BPNT Belum Tepat Sasaran

Dpp Bamuswari meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memecat oknum pegawai yang sudah tidak professional dan menyalahgunakan kewenangannya,

126
Dpp bamuswari
Dpp. Bamuswari
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, di Jawa Barat ada sekitar 2,6 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran dari pemerintah pusat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, dilapangan masih ditemukan penyalurannya yang tidak tepat sasaran. 

BANDUNG-  Bantuan tersebut pada awal nya di terima oleh KPM sebesar Rp.110 Ribu kini naik menjadi RP.150 Ribu namun dengan adanya Covid 19 Pemerintah menaikan menjadi Rp.200 Ribu per KPM.

Dpp bamuswari
Dpp Bamuswari

Selain itu,  komoditas sembako seperti telur dan beras pemerintah juga akan menambah ragam pangan lainnya seperti daging ayam, ikan dan sayuran.

Ketua Umum DPP BAMUSWARI Maman Abdul Rahman menyebutkan, di Kabupaten Bandung sendiri yang merupakan wilayah dimana kantor DPP BAMUSWARI berada.

Loading...

Jumlah KPM yang ada di Kabupaten Bandung sebanyak 166.946 penerima KPM, namun pihaknya menemukan data dilapangan yang masih tidak tepat sasaran.

“sanga disayangkan penyalurannya, masih banyak penerima KPM yang tidak tepat sasaran,” ungkap Maman kepada indeksnews.com.

Maman mempertanyakan, dengan banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran,  cara kerja pemerintah disoal.

“Yang jadi persoalan cara kerja Pemerintah khususnya Dinas Sosial, TKSK, PUSKESOS dan Pemerintah Desa yang disinyalir tidak melakukan Verifikasi dan Validasi (VerVal) door to door ke setiap rumah penerima KPM,” tanyanya.

Pada 2020 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Sembako meningkat menjadi 2.637.975 keluarga.

Sebelumnya, pada 2019 jumlah KPM penerima bantuan pangan di Jabar sebanyak 2.496.981yang tersebar di 27 kota kabupaten di Jabar.

Jumlah total bantuan program ini, ke Jabar pun nilainya mengalami kenaikan. Pada 2019 anggaran yang diberikan totalnya Rp 3,3 triliun.

Namun, pada 2020 ini totalnya setahun meningkat menjadi Rp 4,748 triliun.

BACA JUGA:  Kesbangpol Kab. Sukabumi, Berikan Penguatan Ideologi Kepada Generasi Muda

Oleh sebab itu Ketua Umum DPP Bamuswari melihat adanya beberapa oknum dari pemerintah yang membidangi program BPNT tersebut.

“karena masih banyak yang terlalu sibuk bermain dalam proses penyaluran dari Agen sampai E Waroeng,” ungkapnya.

Bahkan, Ketua Umum DPP BAMUSWARI melihat adanya campur tangan rekanan pemerintah yang ditunjuk sebagai bagian dari pengadaan alat gesek untuk setiap KPM.

Padahal menurut Ketua Umum DPP BAMUSWARI mereka sudah mendapatkan gaji.

Ketua DPP Bamuswari
Maman Abdulrochman: Ketua Dpp Bamuswari

“maka saya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memecat oknum pegawai yang sudah tidak professional dan menyalahgunakan kewenangannya,” ungkapnya.

Diakuinya, saat ini DPP BAMUSWARI sendiri telah mengantongi beberapa nama yang menjadi oknum dari pemerintah yang membidangi program BPNT tersebut.**ndi

loading...