Fahmi, Soroti Pungli Jelang UNBK

Dinas Pendidikan Jangan Menekan Sekolah Laksanakan UNBK

682
#maulana fahmi ketua komisi d dprd kabupaten bandung
Maulana Fahmi, S.Si (kaos putih). Ketua Komisi D DPRD Kab Bandung. (Dok. Fahmi)

Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan sekolah, mendapat sorotan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung. Disdik tak boleh menekan sekolah yang tidak mampu laksanakan UNBK. 

 

BANDUNG| Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu SMP Negeri di Cikancung mendapat tanggapan anggota komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Maulana Fahmi, S.Si Ketua Komisi D DPRD Kab Bandung menanggapi, apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya kegiatan pungutan liar telah dilarang di lingkungan pendidikan.

“Segala bentuk pungli telah komitmen untuk dilarang di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bandung, termasuk di lingkungan sekolah.” Ungkap Fahmi.

Baca Juga:

Dugaan kuat, masih banyaknya sekolah yang masih meminta iuran dari orangtua siswa. Untuk menutupi kebutuhan ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Padahal, berdasarkan permendikbud RI No. 75 tahun 2016 pasal 12 hurup b, menegaskan, komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Selain itu, Peraturan presiden no 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) ada 58 pembiayaan yang dikatagorikan pungutan liar, salah satunya uang ujian/uang komputer.

Di sisi lain, sekolah seringkali mengaku pembiayaan untuk ujian nasional berbasis komputer ini tidak mencukupi, terlebih untuk menyediakan fasilitas komputer sehingga harus mengeluarkan anggaran untuk penyediaan fasilitas tersebut.

Hal tersebut membuat sekolah acap kali harus melakukan pungutan kepada orangtua siswa. Kendati demikian resikonya harus keluar dari aturan.

Ia berharap, dengan penegakan aturan tersebut guru dan siswa benar-benar tidak terbebani dengan anggaran kegiatan belajar mengajar.

BACA JUGA:  Sungai Cihaur Meluap, Hektar Sawah Terendam

“Guru dan siswa harus benar-benar fokus hanya pada kegiatan belajar mengajar saja, termasuk memikirkan anggaran,” imbuh Fahmi.

Sebab, anggaran sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah, lanjut Fahmi. Semuanya sudah dianggarkan sesuai dengan posnya masing-masing.

“biaya dan penganggaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu sudah ada pos-posnya, salah satunya dari BOS,” tuturnya.

Terkait masih banyaknya sekolah yang pungut biaya dari orangtua siswa untuk pembiayaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pemerintah Kabupaten Bandung telah menyediakan anggaran yang cukup besar. “Apalagi APBD 2020 telah menganggarkan sejumlah dana untuk persiapan UNBK nanti,” paparnya.

Menurutnya, fakta dilapangan hari ini masih banyak ditemui ada sekolah yang tidak mampu menyediakan fasilitas UNBK secara insfrastruktur, tetapi ada kecualinya untuk sekolah yang masih belum mampu memenuhinya.

“memang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menargetkan 100 persen siap melaksanakan UNBK ini di semua sekolah. Tetapi, dikecualikan bagi sekolah yang memang belum siap secara infrastruktur,” ungkapnya.

Ia menekankan dinas pendidikan pun tidak boleh menekan sekolah harus melaksanakan UNBK, karena ada solusi lain selain UNBK.
“Disdik tidak boleh memaksa sekolah, jika memang belum siap, kan ada alternatif UNPK,” ungkapnya.

Ia mengakui, sering terjadi banyak sekolah yg akhirnya membebankan UNBK pada orang tua siswa. Kendati itu melanggar aturan tidak diperbolehkan.

Sebelumnya diberitakan, rombongan tim saber pungli Polda Jabar terlihat datangi salah satu SMP negeri di Cikancung, Selasa (17/12).

Media memantau, tim datang satu mobil sekira pukul 12.00 WIB, sebanyak empat orang anggota bermobil hitam dan langsung diterima komite sekolah karena kepala sekolah sedang tidak berada ditempat.

Hasil pemeriksaan masih akan diproses tindaklanjut di oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar.

BACA JUGA:  Hari Kesaktian Pancasila di Tengah Covid-19, Ini Kata Yudha Sukmagara

“Maaf media datang aja ke kantor, kami tidak bisa memberikan penjelasan sekarang karena kami perlu penelitian lebih lanjut,” ungkap ungkap Perwira salah satu anggota tim saber pungli.

Indeks Banten: 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga ada pungutan liar (Pungli) kepada orang tua siswa di SMP Negeri yang berdomisili di Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupeten Bandung.

Bahkan, sempat memperlihatkan kwitansi besarnya pungutan senilai Rp.250,000,- / siswa.

Ketua Komite sekolah mengutarakan, Kalau hanya mengandalkan biaya dari kelas IX saja tidak mungkin mencukupi, lanjut Ugan, “oleh karena itu kita minta parsitipasi dari kelas VII, VIII dan kelas X dengan akumulasi dari semua siswa hingga jatoh setiap siswa dari keseluruhan 700 siswa senilai Rp. 245.000 per siswa, dibulatkan jadi Rp 250 rb, per siswa,” ungkap Komite Sekolah.***