FK-PKBM Se Indonesia Berunjuk Rasa Di Halaman Kantor Kemendikbud

305

Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam FK-PKBM se-Indonesia ini, menuntut Mendikbud Nadiem Makarim, untuk segera merevisi Perpres 82/2019 Dan Permen 45/2019, Karena dianggap mencederai pejuang pendidikan non formal.

Jakarta | Para pengelola pendidikan dari berbagai Lembaga Pendidikan Non Formal, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se- Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa disekitar halaman Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mnyampaikan beberapa tuntutan kepada Mendikbud Mas Nadiem Makarim. Rabu, (8/1/20).

FK-PKBM Se Indonesia Berunjuk Rasa Di Halaman Kantor Kemendikbud 1

Loading...

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menyampaikan permintaan kepada Mendikbud agar menemui dan menerima perwakilan dari mereka. Dengan maksud menyampaikan pendapat serta pandangannya terkait sederet permasalahan dampak akibat diterbitkannya Perpres No. 82 Tahun 2019 dan Permen No. 45 Tahun 2019, karena dianggap sangat mencedarai para pejuang pendidikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa pada jalur pendidikan non formal.

FK-PKBM Se Indonesia Berunjuk Rasa Di Halaman Kantor Kemendikbud 2

” Aksi Unjuk rasa yang Kami lakukan hari ini tiada lain untuk menyampaikan tuntutan dan harapan kepada Pak Menteri, agar segera merevisi Perpres No. 82 Tahun 2019 dan Permen No. 45 Tahun 2019,” Ujar koordinator aksi.

Mereka menilai dalam peraturan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat / PNFI yang menjadi wadah pembinaan program pendidikan non formal.Seperti yang diselenggarakan PKBM dan LKP dihilangkan.

” Sehingga PKBM dan LKP tidak memiliki Direktorat yang menaunginya, Kami berharap kepada bapak menteri untuk mencarikan solusi terkait permasalahan terjebut,” harap mereka.

Sementara itu, Koordinator pengunjuk rasa asal wilayah pajampangan Kabupaten Sukabumi Jamjam, di sela-sela aksinya mengungkapkan kepada awak media,“ Dirinya Turut serta dalam aksi unjuk rasa bersama peserta aksi yang datang dari seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas dalam memperjuangkan legal aspek pendidikan non formal, dengan harapan dapat bertemu Mendikbud.

BACA JUGA:  Iyos Somantri : 21 Dinas Minta Segera Update Data, Hadapi CDP Kabupaten Sukabumi Utara

” Aksi unjuk rasa ini, upaya menyampaikan perjuangan kami selama ini, karena telah membantu pemerintah dalam mensukseskan amanat UUD ’45 upaya mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan PKBM  yang kami kelola dibawah naungan DIKMAS,”  imbuhnya.

Selain itu, Jamjam menuturkan,’ Dengan terbitnya Perpres No.82/2019, sekarang PKBM dan LKP tidak memiliki Direktorat khusus yang menaunginya, atas dasar itu kami berharap Perpres 82/2019 direvisi dan kembalikan marwah rumah kami (Dirjen PNFI).Diterbitkannya Perpres No. 82 Tahun 2019, mengakibatkan PKBM dan LKP tidak memiliki Direktorat yang menaunginya.

Atas dasar itu, Kami berharap kepada Mendikbud agar segera merealisasikan tuntutan kami mencarikan solusi dampak dari terbitnya Perpres terbut, yaitu mengembalikan rumah kami (Dirjen PNFI). Selama ini menjadi marwah dalam menyelenggarakan pendidikan non formal melalui PKBM dan LKP.

” Selaku pengelola FK-PKBM dan LKP,  para pengunjuk rasa berharap Kepada Mendikbud untuk dapat mencarikan solusi mengembalikan rumah tempat bernaung (Direktorat Pendidikn Masyarakat /PNFI) yang selama ini menjadi marwah penyelenggaraan pendidikan non formal, ” harap Jamjam.

Lanjut,Jamjam mengatakan,” Seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyempatkan waktu untuk duduk satu meja dengan para pengunjuk rasa. Karena mereka datang dari jauh tiada lain hanya ingin menyampaikan beberapa keinginan terkait nasib para pengelola PKBM dan LKP,  dengan harapan Mendikbud dapat mencarikan solusinya.

” Kami datang daei jauh tiada lain hanya ingin menyampaikan beberpa keinginan tentang nasib kami, dengan harapan pak Menteri dapat mencarikan solusinya. Sebab saat ini kami seperti diibaratkan dalam peribahasa ” Bagaikan anak ayam kehilangan induk semang,” kelunya.

Harusnya Pak Menteri bisa menyempatkan waktu  untuk duduk satu meja dengn para pengunjuk rasa apapun hasilnya nanti, bukannya malah menghindar. Karena sudah menjadi kewajiban orang tua memberi arahan dan pengertian terhadap anaknya.

BACA JUGA:  Raja Sambel Kebakaran Pengunjung Sempat Terjebak

” Pahit atau manis hal ini tidak perlu dihindari, sebab sudah menjadi kewajiban seorang bapak memberikan petunjuk dan pengertian terhadap anaknya bukannya malah menghindar, karena itu lah konsekwensi menjadi pejabat negara,” tandasnya.

Loading...
loading...