Gubernur Jabar Tetapkan UMK 2021, Karawang Tertinggi Kota Banjar Terendah dan Sukabumi ?

95
Gubernur
Foto Ilustrasi Pekerjaan di Provinsi Jabar Menyambut kenaikan UKM 2021.
BANDUNG,jawabarat.indeksnews.com
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk wilayah Provinsi Jabar, Sabtu (21/11/20) malam.

Berdasarkan keputusan penetapan UMK 2021 tersebut dimuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat (Kepgub) 561 Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui Sekretaris (Sekda) Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, mayoritas besaran UMK di Jabar ditetapkan naik pada masa pandemi Covid-19. Dari 27 Kabupaten/Kota, ada 10 Kabupaten Kota yang besaran UMK-nya tetap mengacu pada UMK 2020 atau tak mengalami kenaikan.

“Sepuluh daerah besaran UMK-nya tetap mengacu pada UMK 2020, diantara lain Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar,” kata Setiawan Wangsaatmaja kepada awak media, di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/11/20).

Pemprov melihat ada 10 Kabupaten/Kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE Menaker tanggal 26 Oktober 2020, lalu sisanya 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan. Itu pun kenaikan didasarkan pada inflasi dan juga LPE baik secara nasional, provinsi, kabupaten/kota.

“Kami menghargai surat rekomendasi dari kabupaten/kota, tentu saja kami memandang ini merupakan putusan yang telah disepakati bersama,” ujar Setiawan.

Kendati demikian, kata Setiawan dari 10 daerah yang UMK-nya tidak mengalami kenaikan menaikan, Pemprov akan memberikan kesempatan pada semester pertama 2021, untuk mengevaluasi berdasarkan inflasi dan LPE di triwulan I dan triwulan II.

“Sangat memungkinkan yang tidak menaikkan seiring dengan pemulihan ekonomi, pastinya akan ada perbaikan. Kita mengerti bahwa efek dari wabah Covid-19 ini sangat luar biasa. Berdasarkan data evaluasi ada 2.001 perusahaan yang terdampak dan terdampak pada pekerja 112 ribuan orang pekerja terkena dampak,” jelas Setiawan.

Sementara itu, Sekda Pemprov mengapresiasi untuk 17 kabupaten/kota lainnya yang menaikkan UMK. Namun pada prinsipnya kenaikan itu, alasannya pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

“Pemprov melihat hal itu masih wajar dan kami melihat ini disesuaikan perkembangan yang terjadi di 17 wilayah kabupaten/kota tersebut,” tandas Kurniawan.

Daftar nilai UMK tertinggi dan terendah berdasarkan keputusan penetapan UMK 2021, dimuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat (Kepgub) 561 Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 :

Kabupaten Karawang UMK paling tertinggi dengan Rp 4.798.312, dan UMK terendah didapatkan Kota Banjar Rp 1.831.884,83.

  • 1.Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312.
    2. Kota Bekasi: Rp 4.782.935,64.
    3. Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,9.
    4. Kota Depok: Rp 4.339.514,73.
    5.Kota Bogor: Rp 4.169.806,58.
    6. Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206.
    7. Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61.
    8. Kota Bandung: 3.742.276,48.
    9. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.248.283,28.
    10. Kabupaten Sumedang: Rp 3.241.929,67.
    11. Kabupaten Bandung: Rp 3.241.929,67.
    12. Kota Cimahi: Rp 3.241.929
    13. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.125.444,72.
    14. Kabupaten Subang: Rp 3.064.218,08.
    15. Kabupaten Cianjur: Rp 2.534.798,99.
    16. Kota Sukabumi: Rp 2.530.182,63
    17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.373.073,46.
    18. Kota Tasikmalaya: Rp 2.264.093,28
    19. Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.251.787,92.
    20. Kota Cirebon: Rp 2.271.201,73.
    21. Kabupaten Cirebon: Rp 2.269.556,75.
    22. Kabupaten Garut: Rp 1.961.085,70.
    23. Kabupaten Majalengka: Rp 2.009.000.
    24. Kabupaten Kuningan: Rp 1.882.642,36.
    25. Kabupaten Ciamis: Rp 1.880.654,54.
    26. Kabupaten Pangandaran: Rp 1.860.591,33.
    27. Kota Banjar: Rp 1.831.884,83.