HMI Soroti Maraknya Bangunan Langgar GSP, Ini Tanggapan Komisi I DPRD Kab Sukabumi

109
HMI
FOTO : HMI saat audisi soroti maraknya bangunan yang diduga langgar GSP, Audensi ke DPRD diterima Komisi I, Senin (28/09/20).
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, datangi gedung DPRD di Jalan Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuanratu, Senin (28/09/20).

SUKABUMI I Kedatangan HMI tiada lain untuk melakukan audiensi untuk menyampaikan sorotan terkait, keberadaan bangunan yang diduga menabrak aturan Garis Sepada Pantai (GSP) maupun Garis Sepadan Sungai (GSS) dan Garis Sepadan Jalan (GSJ).

Dalam aksi audensi HMI yang diterima Komisi I di ruang Bamus DPRD Kabupaten Sukabumi, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terhadap bangunan permanen yang berdiri di bibir pantai. HMI menilai, bangunan-bangunan tersebut jelas dinilai penabrak aturan dan mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Loading...

“Kedatangan kami para mahasiswa HMI untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, terkait banyaknya bangunan di Palabuanratu yang diduga melanggar garis sepadan pantai, sungai maupun jalan,” kata Hadad Abdullah Koordinator Lapangan massa HMI, Hadad Abdullah, kepada awak media.

HMI
FOTO : Sejumlah Mahasiswa HMI Sukabumi, sempat bersitegang dengan pihak kepolisian saat melakukan audiensi.

Hasil penelusuran HMI, banyaknya bangunan permanen berdiri kokoh disepanjang pantai Palabuanratu, meski bangunan tersebut menjadi sarana prasarana penjang pariwisata maupun non wisata. Menurut HMI, bangunan yang tidak memiliki perhitungan jarak bangunan dengan pantai, sungai dan jalan, jelas telah melanggar Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2023.

“Berbicara bangunan yang menabrak aturan garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 49 menyatakan garis sempadan pantai yang selanjutnya disebut GSP adalah, kawasan sepanjang pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Jadi kami dari HMI tegaskan disini, bangunan permanen yang tidak mengindahkan GSP, GSS maupun GSH itu tidak diperbolehkan,” jelas Hadad.

Untuk itu, kata Hadad bangunan yang berada di sepadan pantai harus dilakukan pendataan dan revisi dari sisi legalitas perizinan yang dimiliki para pemilik bangunan. Untuk itu, kedatangan HMI untuk mendesak DPRD, Intansi terkait untuk segera melakukan peninjauan dan penertibkan bangunan permanen yang berada di area sempadan pantai Palabuanratu, selanjutnya untuk garis sepadan sungai bisa dilakukan pendataan.

“Kami (HMI) menduga banyak bangunan di area pantai, sungai maupun jalan, pemberian izin yang dikeluarkan dinas terkait tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan lembeknya pihak Satpol PP dalam penegakan Perda. Sehingga mengakibatkan pemanfaatan ruang yang meningkat, kami merasa miris terhadap Perda yang diterapkan pada bangunan yang diyakini tidak memperhatikan garasi sepadan pantai dan lainya,” ketus Sadad.

Sementara itu Anggota Komisi I Fraksi Gerindra Usep Wawan, menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan para mahasiswa dari HMI, untuk menyampaikan aspirasi terkait legalitas perijinan dan penegakan Perda tentang bangunan sepadan pantai kepada DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Semua aspirasi yang disampaikan HMI adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan pantai. Tentunya ini sejalan dengan semangat DPRD, khususnya komisi I untuk perda dan bangunan yang melanggar GSP untuk dilakukan penertiban secara tegas tanpa pandang bulu. Pastikan bila itu dipertegas dan diperhatikan dari sisi kelayakan perzinaan, tentu akan meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi. Yang lebih mereka soroti itu bangunan-bangunan yang baru, seperti halnya bangunan yang berdiri di depan GIC,” beber Usep.

Menurut Legislatif Jajaway, semua kewenangannya ada di Kecamatan tebih dahulu. Untuk itu, guna menyikapi apa yang disampaikan HMI, Usep menyampaikan DPRD Komisi I akan segera menindak lanjuti ke Satpol PP untuk segera melakukan penindakan.

“Aspirasi yang disampaikan HMI hari ini kami tampung, selanjutannya DPRD akan menindak lanjuti,” tandas Usep.(Red*)