Kasus Dugaan Korupsi PUPR Kota Banjar, KPK Panggil Anggota DPRD

65
Korupsi
FOTO : Ali Fikri Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait kasus dugaan korupsi para proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

KPK mencium adanya keterlibatan beberapa petinggi Kota Banjar, dalam dugaan korupsi berjamaah yang saat ini, masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan KPK selama tiga hari di Gedung BPKP di Jalan Amir Machmud, Kota Bandung, Jawa Barat.

Informasi yang dihimpun, dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi berjamaah di lingkungan Dinas PUPR Kota Banjar, akan menyeret sejumlah tersangka dari kalangan pejabat BUMN dan petinggi Pemkot Banjar.

Selama tiga hari KPK melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus proyek infrastruktur di Dinas PUPR yang menyerap anggaran puluhan miliar. Salah satunya, pada dugaan kasus korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar yang di nilai dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan optimal.

Salah satu saksi yang dihadirkan pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi, Kamis (08/10/20) di gedung DPKP. Soedrajat Argadireja yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Banjar periode 2009-2018. Soedrajat Argadireja mengaku, kedatanganya hanya sebagai saksi dalam bergulirnya kasus dugaan korupsi berjamaah Dinas PUPR tahun 2012-2017.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, kedatangan sebagai saksi memenuhi panggilan pada proses pemeriksaan KPK pada Kamis 8 Oktober 2020. Namun, kapasitas saya hanya sebatas penandatanganan dokumen,” kata mantan Anggota DPRD Kota Banjar 2017, saat terpilih berangkat dari Partai berlambang pohon beringin.

Soedrajat mengungkapkan, KPK sebetulnya sudah meminta keterangan di Jakarta, sebagai kapasitas Anggota DPRD Kota Bajar. Untuk kehadiran kali ini, ‎Soedrajat mengaku hanya ada berkas yang harus ditandatangani yang terkait proyek infrastruktur yang dianggap tidak optimal dari Dinas PUPR Kota Banjar.

“Salah satunya pada proyek Jembatan Citanduy III dengan pagu anggaran Rp 18 miliar, selanjutnya proyek BCH (Banjar Convention Hall) Rp 22,5 miliar dan proyek Situ Leutik Rp 25 miliar, untuk Situ Leutik disebut terus menerus proyek ini selalu ada setiap tahunnya,” papar Soedrajat.

Disinggung terkait adanya isu berkaitan dengan tahapam Pilkada Kota Banjar tahun 2013, Soedrajat mengaku itu hanya isu politisir yang mengait-ngaitkan dengan kasus yang saat ini ditangani KPK.

“Saya sudah tegaskan, ada berkas atau dokumen yang harus ditandatangani saya. Memang pada Pilkada Kota Banjar 2013, saya sebagai tim pemenangan Pilkada yang mengusung pasangan Ade Uu Sukaesih dan Darmaji. Ya, salah satu dokumen yang diperiksa KPK dan diantaranya saya datangani,” seloroh Soedrajat.

Sebelumnya, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar, dimana KPK mencium indikasi gratifikasi, adanya pemberian dan penerimaan uang dalam dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek pekerjaan infrastruktur di tahun anggaran 2012-2017.

Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Tim Penyidik KPK telah memanggil dua orang saksi pada kasus sejumlah proyek infrastruktur Dinas PUPR Banjar. Kedua saksi tersebut, Agus Saripudin selaku Kabid SDA Bina Marga Dinas PUPR Banjar periode 2013-2016 dan Soedrajat Argadireja selaku Anggota DPRD Kota Banjar periode 2009-2018.

Bergilirnya yang digencarkan KPK dalam kasus ini, KPU juga memeriksa saksi pada bulan Juli 2020, diantranya Ade Setiana Sekda Kota Banjar dan tiga pegawai Bank BJB, diantara lain Anet Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati dan Ratih Nurul Fadila. Selanjutnya Ojat Sudrajat selaku Kepala Inspektorat Kota Banjar.

“Semua saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dinas PUPR Kota Banjar, berkaitan terkait dokumen-dokumen yang telah diamankan oleh penyidik dalam bukti perkara ini. Untuk ketiga saksi dari Bank BJB, diyakini ada dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan dari rekening Bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar,” kata Ali Fikri Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK.