Kejagung Bakal Bentuk Satgas Pelanggaran HAM Berat, Belasan Kasus HAM Masa Lalu Siap Diungkap

46
Kejagung
Foto Ilustrasi.
JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com_
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin berencana bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penuntasan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Guna melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dan HAM Berat masa lalu.

Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu maupun baru ini.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga aktivis HAM, Muhammad Isnur menyambut baik rencana pembentukan Satgas Pelanggaran HAM oleh Kejagung. Namun ia berharap Satgas tersebut segera dapat direalisasikan.

“Iya ini langkah yang baik, tapi sebenarnya kita nunggu pembuktianlah kira-kira gitu ya, itu jangan cuma bicara harus segera direalisasikan,” ujar Muhammad Isnur Selasa (22/12/20).

Meskipun wacana pembentukan Satgas dianggap terlambat, tapi Isnur memandang hal itu sebagai langkah persentatif dan positif dari Kejaksaan Agung untuk dijadikan momentum penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan bisa menunjukan hasil yang konkret dan berhasil.

“Ini kan kewajiban hukum yang seharusnya sudah lama dilakukan, jadi langkah ini sebuah langkah positif menurut kami, mudah-mudahan bisa konkret dan berhasil gitu,” tegas Muhammad Isnur.

Menurut Isnur, pembentukan Satgas ini adalah langkah yang ditunggu oleh masyarakat terutama para keluarga korban HAM masa lalu yang sedang menunggu pembuktian dan keseriusan Korp Adhyaksa untuk menyelesaikan sederet kasus pelanggaran HAM.

“Kalau masyarakat dari dulu berharap-harap terus, tinggal menuggu pembuktian saja, jadi sebenarnya tinggal pembuktian saja, bahwa mereka serius atau tidak untuk bekerja, kalau dulukan ada juga satgas-satgas, tapi menurut saya gak maju-maju,” papar Muhammad Isnur.

BACA JUGA:  Sylvie Gustiana Legislatif Partai Berlambang Pohon Beringin, Isi HUT RI ke-75 Dengan Safari Desa-kedesa

Menurut Muhammad Isnur, tim penyidik Kejagung sebenarnya punya kemampuan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM, asalkan Satgas tersebut memiliki keberanian, kejujuran dan keseriusan dalam bekerja.

“Sebenarnya laksanakan saja perintah Undang-Undang, penyidik kan punya kemampuan lebih untuk mengungkap, melakukan upaya paksa, jadi ya serius saja, tinggal keseriusan, keberanian, dan kejujuran sebenarnya itu aja kuncinya,” seloroh Muhammad Isnur.

Sebelumnya Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono mengatakan, tim penyidik Kejagung tengah menginventarisasi 13 perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.

“Dari beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu, akan kembali melanjutkan perkara pada 2021 mendatang. Kejagung akan kembali berdiskusi dengan Komnas HAM terkait kekurangan hasil penyelidikan kasus HAM itu. Nanti, kami akan berkoordinasi kembali dengan Komnas HAM,” kata Ali Mukartono.

Ali Mukartono menilai, sebagian besar kasus pelanggaran HAM di masa lalu diakui mandek. Sebab, beberapa petunjuk jaksa tak dijalankan oleh Komnas HAM selaku penyelidik.

“Kita akan inventarisasi lagi semua, masalahnya apa dan dimana?. Sebetulnya sudah ada masalahnya yaitu petunjuk jaksa yang belum dipenuhi oleh Komnas HAM. Selama ini bolak balik saja. Komnas HAM merasa cukup, tapi kami tidak,” tungkas Ali Mukartono.

Ali Mukartono membeberkan, jaksa agung pernah menangani tiga kasus pelanggaran HAM berat yang tidak diteruskan ke Pengadilan. Misalnya, kasus pelanggaran HAM di Abepura pada 7 Desember 2000, kasus HAM Timor-Timur tahun 1999 dan kasus HAM Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.

“Kami tidak mau hal pelanggaran HAM seperti itu terulang kambali. Jadi kami mau kalau perkara itu naik, berarti sudah matang dan itu kewajiban itu ada di Komnas HAM,” tegas Ali Mukartono.**