Kejari Cibadak Didesak Sejumlah LSM Ulas Laporan Dugaan Korupsi Kades di 2019

66
Kejari
Foto Dokumentasi Kantor Kejari Cibadak Kabupaten Sukabumi.
SUKABUMI,jawabarat.indeksnews.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diminta untuk kembali mengusut laporan dugaan korupsi Kepala Desa (Kades) Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, yang sempat dilaporkan perwakilan warga dan LSM di Sukabumi ke Kejari Cibadak, pada Rabu (10/7/19) tahun lalu.

Oknum Kedes Jambenenggang berinisial OS dipelaporkan warga terkait kasus dugaan penyelewengan dan dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana desa sejak 2015 hingga 2018. Pasalnya, pelapor menilai tidak pernah adanya papan mengumumkan anggaran pada saat itu. Ditambah pada sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur, terindikasi tidak pernah memakai papan informasi proyek.

Untuk itu atas nama LSM Sukabumi, Ketua Umum LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI Hakim Andonara berharap, Kejaksaan dapat kembali mengusut laporan atas kasus dugaan Tipikor yang jadi terlapor Oknum Kades Jambenenggang. Menurut Hakim, bukan persoalan siap dan oleh LSM mana kasus dugaan Tipikor di Pemerintah Desa (Pemdes) digiring laporan ke Kejaksaan.

“Ini perlu dikupas kembali, mungkin publik akan mengingat kuat pada isu pelaporan kasus dugaan Tipikor dan dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana desa di Pemdes Jambenenggang yang dipimpin Kades OS. Ini bakal jadi catatan khusus bagi insan LSM dan Media untuk mendesak Kejaksaan, menindak lanjuti kembali laporan tersebut yang sampai saat ini tidak ada kabar lanjutannya,” kata Hakim Andonara, Sabtu (28/11/20).

Dengan kejadian video deklarasi Kepala Desa yang mengatas namakan APDESI Kabupaten Sukabumi, yang berisi seruaan akan melawan LSM dan Media yang selalu mengobok-obok Kepala Desa, tanpa didasari sempalan kata Oknum atau menyebutkan nama LSM dan Media yang dimaksud. Tentunya, video tersebut mengundang kegeraman para LSM dan Media di Sukabumi maupun Nasional.

Kejari
Foto Dokumentasi : Sejumlah LSM dan Media saat menghadiri undangan, membahas prihal kiruh video deklarasi Kepala Desa (APDESI) Kabupaten Sukabumi, yang melawan keberdaan LSM dan Media yang selalu mengobok-obok Kepala Desa.

“Pada dasarnya, kejadian viralnya video deklarasi Kepala Desa baru-baru ini, kami mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI maupun lembaga terkait dalam mencairkan kekisruhan video tersebut. Kami sudah memaafkan dengan lapang dada, tetap kami meminta kepada pihak kepolisian untuk terus melanjutkan proses hukum yang jelas telah melukai marwah semua LSM dan Media secara nasional,” tegas Hakim.

Hakim kembali menegaskan dan berharap Kejaksaan maupun Polres Sukabumi segera mengusut tuntas dan menegakan keadilan dan kebenaran. Meski secara bijak, kelarifikasi permintaan maaf sudah dilakukan. Akan tetapi semua LSM dan Media akan terus melakukan upaya hukum.

“Kami menghargai kondisi Pandemi Covid-19 dan kondusifitas dalam Pilkada Sukabumi harus tetap dijaga. Sebagai warga negara yang taat hukum, kami hargai dan menghormati itu semua. Kami dari LSM, sebetulnya tidak ingin hal ini terjadi, tapi berkaitan dengan marwah LSM maupun Media ini harus terus dikawal hingga proses hukum benar-benar berjalan dan ditegakkan,” cetus Hakim.

Untuk diketahui, laporan warga ke Kejaksaan Negri Cibadak Kabupaten Sukabumi, di bulan Juli 2019 diduga banyak penyerapan anggaran program desa yang dicium bancakan. Disini kepala desa yang dinilai jadi aktor, dimana banyak terjadinya tumpang tindih anggaran, seperti pembangunan jalan dari Lemburtengah ke Kampung Muara yang menggunakan dana desa dan Distarkimis.

Dugaan tumpang tindih penggunaan dana pembangunan Rawayan (Jembatan, red) Banen, menghubungkan Desa Jambenenggang dengan Buniwangi, Gegerbitung pada 2016. Selanjutnya sorotan pada program puluhan Rutilahu tahun 2018 yang bersumber dari Dinsos, oknum kades diduga melakukan pemotongan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta oleh aparat desa.

Sementara itu Said Mubarok Ketua Perguruan Maung Sasagara Sukabumi, menilai lembaga penegak hukum (Kejaksaan) seharusnya sejak adanya laporan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan atas nama warga maupun LSM, adanya laporan kepada publik atas hasil pemeriksaan. Sudah sejauh mana penanganan, sudah dalam tahap penyidikan apa seperti apa,?

“Kejaksaan jangan mau diintervensi. Kalau memang ada indikasi keranah kasus penyelewengan atau korupsi, sebutkan saja sudah sampai tahap penyidikan atau bagaimana,?. Jangan sampai dengan kejadian ini, kembali mengingatkan teman-teman kami dari kalangan LSM maupun Media pada laporan dugaan Tipikor tersebut,” tandas Said.**(CR-1)