Kisruh Dugaan Rekayasa Rekrutmen PPK Berujung Indikasi Cinta Terlarang, Ini Tanggapan Kebijakan Publik Kaprodi?

1454
Menanggapi terkait mencuatnya kisruh dugaan rekayasa pada rekrutmen anggota PPK di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020 berujung indikasi skandal. Mendapat tanggapan dari Kebijakan Publik Dr.Dian Purwanti, M.AP.

SUKABUMI I Menurut Dr.Dian Purwanti, M.AP, yang juga sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, mengatakan, kita hidup di Negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, “Pengertian Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945”.

Isi pokok meliputi diantaranya: (1) Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. (2) Harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. (3) Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. (4) Harus bersendikan atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

Dalam keterkaitannya dengan kasus dugaan yang mencuat di tengah oknum Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, tentunya setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah ataupun menempuh jalur hukum jika cukup bukti untuk di bawa ke ranah hukum.

Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah: (1)Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi (2)Dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara berkesinambungan. (3)Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas. (4)Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. (5)Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, dan bukan berdasarkan suara terbanyak.

“Dalam keterkaitan dengan kisruh dugaan adanya rekayasa rekrutmen PPK oleh oknum Komisioner KPU, hendaknya disadari bersama oleh penyelenggara pemilu, peserta, maupun masyarakat sebagai pemilih. Bahwa pemilu ini adalah sarana untuk memilih pemimpin yang mendekati harapan dan keinginan rakyat sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang kita anut untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik minimal untuk 5 tahun ke depan,” kata Dr.Dian Purwanti, M.AP, saat dimintai tanggapan oleh indeksnews.com, melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (11/06/20).

Lanjut Dr. Dian Purwanti, ditambahkan biaya pemilu ini setiap akan diselenggarakan itu tidak sedikit, tentunya harus dijaga netralitasnya, keamanannya, dan kualitasnya. Berikan pemilih keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, serta akses memperoleh informasi yang luas.

“Penyelenggara pemilu harus independen dan tidak memihak. Ikuti aturan Undang-Undang pemilu yang telah ditetapkan, karena aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk di langgar. Secara aturan sudah sangat jelas apa saja syarat serta bagaimana proses dan tahapan seleksi yang harus diakukan oleh KPU dalam merekrut calon anggota PPK,PPS dan KPPS yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Pedoman Teknis Pemilihan anggota PPK,PPS dan KPPS,” paparnya.

Secara umum syaratnya, adalah (a) WNI, (b) Berusia paling rendah 17 tahun, (c) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi, (d) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, (e) Tidak menjadi anggota Partai Politik /paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol, (f) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, (g) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika, (h) Berpendidikan paling rendah SMA/sederajat, (i) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, (j) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, (k) Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK,PPS dan KPPS, (l) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

“Seharusnya tidak perlu ada cerita isu dugaan kearah rekayasa rekrutmen anggota PPK, apalagi isu induksi skandal dibalik proses rekrutmen PPK, jika Komisioner KPU melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berpedoman pada UU Pemilu dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya, diyakini hal tersebut tidak akan pernah muncul di tengah publik,” tegasnya.

Ia meyakini SDM yang berkualitas di kabupaten Sukabumi cukup banyak, lakukan seleksi dengan benar, agar proses pilkada dapat berjalan dalam suasana kondusif dan menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat.

“Tegakkan hukum dan aturan setegak-tegaknya tanpa di dompleng kepentingan politik,” tandasnya.