Komisi Pemberantasan Korupsi Terima 118 Pengaduan Terkait Bansos Covid-19

Komisi Pemberantasan Korupsi Terima 118 Pengaduan Terkait Bansos Covid-19

400
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Terima 118 Pengaduan terkait Bansos selama pademi Covid-19 berbagai laporan dari beberapa pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
BANDUNG,INDEKSNEWS.COM| Akibat Pandemi Covid-19 kucuran bantua sosial atau bansos dari berbagai intansi pemerintah. Seperti halnya bantuan sosial di salurkan dari Pemerintah Daerah, Propinsi, Kementrian sosial RI.
Bantuan sosial tersebut bagi warga masyarakat yang terdampak Corona virus daese 19 atau Covid-19. Namun dari penyaluran bantuan sosial yang didistribusikan kepada masyarakat banyak indikasi tidak tepat sasaran.
Sehingga menimbulkan keluhan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang seharusnya menerima bansos tidak menerima, begitu juga sebaliknya.
Sebanyak 118 pengaduan yang di terima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyaluran bantuan sosial selama Covid-19. Pengaduan diterima KPK melalui aplikasi JAGA Bansos yang diluncurkan satu pekan yang lalu.

Covid-19

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, keluhan yang kami terima paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, dengan 54 laporan.
“Topik keluhan lainnya seperti bansos yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, sebanyak 13 laporan,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu, (06/06/2020) seperti yang dilansir dari berita wartakan.id
Ali menjelaskan, laporan lainnya masih banyak bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan (10 laporan), nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif (8 laporan), mendapatkan bansos lebih dari sekali (3 laporan).
Ada juga laporan bansos yang diterima kualitasnya buruk (1 laporan), seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (1 laporan), dan beragam topik lainnya (28 laporan). Jelasnya
Menurut Ali, laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemerintah daerah, yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.
Adapun instansi yang paling banyak diadukan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, masing-masing 5 laporan.
Diikuti Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat masing-masing 4 laporan.***
BACA JUGA:  Buruh GSBI Duduki Pendopo, Pemda Terbitkan Rekomendasi Kenaikan UMK 3,2 Persen di 2021