LPKSM Vonis Soroti Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Di Wilayah Sukabumi

399

E – waroeng sebagai mitra BNI yang berdiri sendiri, modal sendiri berhak belanja kemanapun serta berhak meraih keuntungan. Tidak boleh ada intervensi atau intimidasi dari pihak manapun.

Sukabumi | Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Vonis di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag), soroti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, pendistribusian beras dan bahan pokok untuk setiap KPM, banyak ditemukan suplier nakal yang tidak mengikuti ketentuan aturan dan standar Pedum.

LPKSM Vonis Soroti Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai Di Wilayah Sukabumi 1
Foto : Rapat yang diselenggarakan oleh Dinsos Sukabumi beserta e-warong perihal diseminasi program sembako

Padahal diketahui dalam ketentuan aturan dan Pedoman sudah dijelaskan, setiap penyalur beras / Suplier wajib mencantumkan legalitas perusahaan dengan didukung kelengkapan administrasi persyaratan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra Bulog selaku penyalur /suplier dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Loading...

” Setiap penyalur / suplier, saat melaksanakan pendistribusian wajib mencantumkan legalitas perusahaan yang didukung kelengkapan administrasi lainnya serta label kemasan karung dibawah 50 Kg, ” ujar Nanang Ardiansyah, selaku Ketum Satgas LPKSM Vonis DPD Provinsi Jawa Barat

Lalu, Ia mengaskan, Sarat dan ketentuan aturan berlaku bagi siapa pun pelaku usaha pendistribusian sembako, wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Distribusi Bahan Pokok (TDPUD BAPOK ) dan label , sesuai undang-undang Permendag no 20 tahun 2017.

” Sarat dan Ketentuan aturan berlaku bagi siapa pun sebagai pelaku usaha pendistribusian sembako, wajib memiliki TDPUD BAPOK,” tegasnya.

Nanang mengatakan,” Dibawah naungan Kementerian Perdagangan, LPKSM Vonis dengan memiliki tufoksi, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada setiap KPM dan e-warong, terkait mekanisme pendistribusian bantuan dari program BPNT yang sesuai dengan UU Menperindag. Lalu dikatakannya, akan melaksanakan edukasi dan sosialisasi perijinan diwilayah kabupaten Sukabumi.

” Dengan memiliki tufoksi memberikan edukasi terkait program BPNT kepada setiap KPM dan e-warong, dan banyak ditemukan permasalahan dalam pendistribusian. Jadi, Kami tahu percis kualitas dan kuantitas serta legalitas suplier tersebut.” imbuhnya.

BACA JUGA:  Forum KBIH Melalui Sekjen, Mengucapkan Terima Kasih Kepada Segenap TPIHD Dan Tim Medis

Lebih lanjut, Ia mengatakan, ” Banyak ditemukan permasalahan dilapangan terkait bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tadinya dapat bantuan jadi kosong, tadinya kosong bisa ada isinya dan kosong lagi. Adapula yang dari pertama mendapatkan kartu combo KPM namun setiap pembagian, sama sekali tidak pernah menerima bantuan.

” Hal itu terjadi, diduga akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait. sehingga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi. Seharusnya instansi terkait lebih memperhatikan kepentingan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Selain itu, Ketum Satgas LPKSM Vonis DPD Provinsi Jabar ini, menanggapi keputusan hasil rapat diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi selama dua hari. Menurutnya agenda rapat yang digelar oleh Dinsos bertempat di aula kantor dengan peserta rapat seluruh agen e-warong itu, dalam upaya membangun persamaan persepsi kaitan perubahan nomenklatur BPNT ke program sembako beserta pedumnya itu bukan hanya sebatas wacana.

” Semoga keputusan hasil rapat perihal Diseminasi Program Sembako yakni, ” E- Warong bebas menentukan pilihan dan berhak belanja kemana pun, tentunya dengan sarat sesuai pedum BPNT “. Dengan diputuskannya keputusan hasil rapat tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak, sehingga dapat dilaksanakan sesuai harapan, ” tandasnya.

Loading...
loading...