Mahasiswa Progresif, Geram Kenaikan Tunjangan DPRD di Tanda Tangani Wali Kota Sukabumi

64
Mahasiswa
Foto Dokumentasi Mahasiswa Progresif Sukabumi, Jabar.
SUKABUMI,jawabarat.indeksnews.com_ Himpunan Mahasiswa Progresif Sukabumi, Jawa Barat, bersikukuh mengecam tentang kenaikan Anggota DPRD Kota Sukabumi pada anggaran APBD perubahan tahun 2020.

Ketua Koordinator Himpunan Mahasiswa Progresif Sukabumi Rayhan Ar Rasyid dalam pesan rilisnya, secara Nasional Pandemi Covid-19 terjadi sejak Maret 2020 berdampak pada berbagai sektor terutama ekonomi. Menurut data BPS konsumsi rumah tangga pada kuartal bertumbuh negatif sebesar 3,49%.

Selain pertumbuhan ekonomi yang negatif, angka pengangguran juga naik sebesar 2,67 juta pada bulan Agustus 2020 dibanding Agustus 2019. Ini menandakan bahwa keadaan
ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Sebagaimana dinyatakan oleh berbagai pihak hari ini Indonesia mengalami resesi ekonomi setelah 22 tahun pada tahun 1998. Seperti halnya kondisi ekonomi Pemda Kota Sukabumi sendiri mengalami penurunan, hal itu dibuktikan dengan APBDA sendiri mengalami penurunan sebesar 18%.

Transfer dari pusat turun dan juga PAD mengalami penurunan karena aktivitas ekonomi seperti hotel dan restoran mengalami penurunan. Menurut dia, pernurunan APBD ini maka pemerintah memfokuskan pada belanja prioritas seperti belanja untuk penanganan Covid-19.

Pada laporan anggaran penanganan Covid-19 yang disampaikan oleh Pemda Kota Sukabumi Juni 2020 terdapat hal yang sangat miris dan menyesakkan bagi masyarakat Kota Sukabumi. Dimana sumbangsih dari anggaran DPRD berjumlah Rp 0 dan anggaran dari Sekretariat DPRD hanya Rp 281.226.468 saja. Artinya sumbangsih DPRD untuk penanganan
Covid-19 sangat sedikit sekali.

Disela kondisi PAD mengalami penurunan dan sumbangan yang dinilai minim dari Anggaran DPRD untuk penanganan Covid-19 ini, bukan berarti DPRD sudah kehabisa anggaran. Akan tetapi ternyata anggota DPRD malah mengajukan kenaikan tunjangan pada APBD Perubahan Kota Sukabumi tahun 2020.

Berdasarkan surat DRPD nomor 172.4/687/DPRD tanggal 27 Oktober 2020, DPRD Kota Sukabumi mengajukan kenaikan tunjangan sebagai berikut :

1. Tunjangan Perumahan :
_ Ketua DPRD Rp 32.500.000/bulan
_ Wakil Ketua DPRD Rp 32.000.000/bulan
_ Anggota DPRD Rp 31.000.000/bulan

2. Tunjangan Trasnportasi :
_ Anggota DPRD Rp 13.000.000/bulan

Jumlah nominal kenaikan tunjangan sangat besar, tunjangan transportasi yang sebenarnya Rp 15.800.000/bulan menjadi 31.000.000/bulan. Berarti sirkus kenaikan ini hampir 100%.

Kemudia tunjangan transportasi yang awalnya Rp 9.800.000/anggota/bulan naik menjadi Rp 13.000.000/anggota/bulan atau naik sekitar 32%.

“Ajuan kenaikan tersebut sungguh sangat tidak memperhatikan etika, moral dan kepatutan. Disaat masyarakat sedang mengalami kesusahan, anggota DPRD Kota Sukabumi malah menaikkan tunjangan, sungguh miris menurut kami,” seloroh Rayhan Ar Rasyid.

Apapun alasannya, Rayhan menilai sungguh sangat tidak masuk akal dan hanya memikirkan kepentingan anggota DPRD, pada PERDA Nomor 19 Tahun 2014 pasal 18 poin d disebutkan bahwa berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

“Menurut kami ini melanggar kewajiban sebagai anggota dewan, berdasarkan aksi yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Progresif pada Rabu (04/11/20) kami tidak diterima oleh Ketua Badan Anggaran dan Pansus Perubahan APBD 2020, hasil dari aksi menurut kami tidak mendapatkan jawaban yang dinilai pro kepentingan rakyat,” cetus Rayhan.

Saat itu, Mahasiswa Himpunan Progresif mendapatkan jawaban yang sangat mengutamakan kepentingan pribadi ketika kami bertanya “Apakah bapak akan membatalkan kenaikan tunjangan?”. Kemudian dijawab oleh salah seorang anggota dewan berkata “TIDAK”.

Setelah aksi, Rayhan memaparkan anggota DPRD juga menyampaikan bahwa data yang disampaikan tidak valid dan menyayangkan mahasiswa yang tidak ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum aksi.

“Informasi lanjutan yang kami dapatkan yang makin menyayat hati adalah pada tanggal 4 November ternyata Walikota telah menandatangani Peraturan Walikota tentang kenaikan tunjangan Anggota DPRD pada tahun 2020. Ini berarti adanya indikasi dugaan terjadi kongkalikong, perselingkuhan antara Walikota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi,” tandas Rayhan Ar Rasyid.

Maka dari itu kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Progresif menyatakan sikap :

1. Mengutuk DPRD secara kelembagaan karena telah lancang memanfaatkan fungsi budgeting
untuk menaikkan tunjangan.

2. Mengutuk Walikota Sukabumi yang telah menandatangani Peraturan Walikota dan menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPRD.

3. Mengundang Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi dan Ketua Pansus Perubahan APBD 2020 untuk datang dan berdebat secara terbuka dengan pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Progresif yang bertempat di depan Balai Kota.

4. Meminta DPRD secara kelembagaan dan Walikota Sukabumi untuk membatalkan kenaikan tunjangan sebagaimana dimaksud.**