Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Catut  Nama Disperkimtan Terbitkan SPK Bodong 

869

Kuat dugaan, Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi (Paket Drainase) dengan alokasi anggaran dibebankan atas DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Cianjur, hanya proyek akal-akalan alias proyek tipu-tipu.

Cianjur | Hal itu, terungkap saat dilaksanakannya kegiatan pembangunan sarana sanitasi (Paket Drainase) di beberapa lokasi di tiap-tiap Kecamatan. Kuat dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dIterbitkan oleh oknum ASN Pemkab Cianjur Inisial “IA” dengan cara mencatut nama instansi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Cianjur itu,, hanya proyek tipu-tipu alias Fiktif.

Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Catut  Nama Disperkimtan Terbitkan SPK Bodong  1

Loading...

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber, Bahwa oknum ASN Pemkab Cianjur dengan inisial ” IA” telah mencatut nama institusi Disperkimtan Kab. Cianjur mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi (Paket Drainase).

Namun kuat dugaan SPK yang diterbitkan “IA” untuk paket drainase yang terbagi di beberapa Kecamatan tersebut fiktif alias Bodong. Pasalnya, setelah kegiatan pembangunan sarana sanitasi itu selaesai dilaksanakan. ironis, hingga saat ini anggarannya tidak bisa dicairkan.

Hal itu, akhirnya menuai keluhan dari pihak pelaksana kegiatan (CV), bahkan mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. Seperti halnya pengakuan salah satu pihak pelaksana, ketika dimintai keterangannya mengatakan,” Pihaknya merasa dirugikan secara materil dan imateril akibat permasalahan tersebut.

” Akibat permasalahan tersebut, sangat jelas saya merasa dirugikan baik secara materil maupun imateril,” imbuhnya, sambil memohon agar namanya tidak dipublish.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan,” Kegiatan pembagunan sarana sanitasi (Paket Drainase) yang dilaksanakannya Tanggal 18 oktober 2019, untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Drainase Lingkungan TA 2019.

Dengan Nomer SPK :  /   X. PL /SPK / PPK. BID. ABS /DPKPP , yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2019. Adapun dalam Surat Pengadaan Paket Pekerjaan Langsung yang diterbitkan tanggal 27 September.

BACA JUGA:  Satpol PP Tunggu Aduan Resmi Warga ke DPMPTSP

Bahkan tercatat Nomer dan Tanggal Penunjukan Penyedia Barang /Jasa PPJK /DPKPP Tanggal 18 Oktober 2019 Pembangunan sarana drainase Lingkungan TA 2019

” Namun,Setelah kegiatan tersebut selasai dilaksanakan, hingga saat ini anggaran kegiatan tersebut tidak bisa dicairkan,” ungkapnya.

Selain itu, dituturkannya, ”  Untuk mendapatkan SPK kegiatan pembangunan sarana drainase lingkungan tersebut, tidak semudah membalikan telapak tangan, namun melalui proses negosiasi dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan sarat wajib mengalokasikan anggaran  dalam Kisaran 15 % dari pagu anggaran Kegiatan tersebut.

” Untuk mendapatkan Spk tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, namun harus melalui proses negosiasi dengan pihak penyelenggara kegiatan. Dengan sarat wajib mengalokasikan anggaran baik secara indent ataupun pada saat spk tersebut diterima,” ungkapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Yang bersangkutan (IA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Nomer Nip. 197512032006041007, lewat pesan singkat whatsaapp, namum tidak memberikan tanggapannya.

Permasalahan tersebut selanjutnya mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum LIDIK KRIMSUS RI, Joni  Oktavianus dengan komentar pedas, saat dimintai komentarnya lewat telpon celullarnya mengatakan, ” Apabila terbukti bahwa SPK tersebut bodong serta kegiatan pembangunan sarana drainase lingkungan tersebut fiktif tidak ada anggarannya, hanya sekedar proyek akal-akalan dan proyek tipu-tipu wajib hukumnya di proses sesuai aturan hukum yang berlaku.

” Apabila benar terbukti SPK tersbut bodong, serta kegiatan tersebut fiktif,  wajib diproses sesuai hukum yang berlaku, pasalnya oknum ASN tersebut telah mencatut nama salah instansi dengan menerbitkan SPK paket drainase, sebagai proyek kegiatan fiktif, dalam upaya memperkaya diri ,” imbuhnya.

Lanjut, Joni menegaskan, ”  Pihaknya akan mengawal permasalahan ini dan melaporkannya ke pihak Aparat Penegak hukum agar di proses Sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Apalagi oknum ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan oknum ASN lainnya.

BACA JUGA:  Pelaku Curas terhadap Driver Gocar ditangkap Reskrim Polsek Majalaya

” Kami akan terus kawal permasalahan ini dan akan mengawal dan melaporkan dugaan SPK tipu tipu di Pemerintahan Cianjur, tidak menuntut kemungkinan ini ada keterlibatan oknum ASN lainnya, “pungkas Joni.

Tim Redaksi

Loading...
loading...