Penyerapan Dana Desa, Kades Aktor Utama Dalam Jeratan Praktek Tipikor

60
Dana Desa
Foto Dokumentasi : Ketua Umum LSM GAPURA RI Hakim Andora.
SUKABUMI,jawabarat.indeksnews.com -Penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah daerah, diprioritaskan untuk operasional perkantoran dan memenuhi sarana dan prasarana Pemerintah Desa (Pemdes) serta honor perangkat desa.

Sedangkan DD (Dana Desa) yang dikucurkan Pemerintah Pusat di utamanya bagi program-program pembangunan padat karya dan produktif yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga-warga desa.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI, Hakim Andora berpandangan dalam realisasi anggaran atau penggunaan ADD dan DD bisa berbeda-beda dalam penyerapanya, tergantung prioritas dan musyawarah desa (musdes) dalam pengembangan desanya.

Hakim Andora menilai, Kepala Desa (Kades) sebagai pucuk pimpinan menjadi aktor utama dalam pertanggungjawaban anggaran ADD maupun DD, dibanding perangkat desa sebagai pembantu pemdes.

“Dalam undang-undang desa, pengelola anggaran dana desa maupun dana desa, aktor paling bertanggungjawab baik dari sisi pelaksanaan maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) itu adalah Kepala Desa (Kades),” kata Hakim dalam pesan rilisnya, Jum’at (27/11/20).

Dana Desa
Foto Dokumentasi : Sejumlah LSM dan Media saat menghadiri undangan, membahas prihal kiruh video deklarasi Kepala Desa (APDESI) Kabupaten Sukabumi, yang melawan keberdaan LSM dan Media yang selalu mengobok-obok Kepala Desa.

Artinya, Hakim menambahkan bahwa Kades punya kuasa penuh atas penggunaan ADD maupun DD dengan pengawasan dari Badan Pemberdayaan Desa (BPD) yang dibantu Pemdes setempat. Karena kekuasaan Kades sangat besar dalam pengelolaan dana desa. Maka dari itu mekanisme penggunaannya juga harus terbuka secara transparan kepada publik.

“Selama ini, kami dari LSM GAPURA RI sebagai kontrol sosial menilai dengan realita, minimnya keterbukaan karena takut ketahuan, jadi jangan pernah menyebutkan kehadiran LSM dan Media dinilai untuk mengetahui anggaran desa itu dengan bahasa yang selalu “mengobok-obok”. Itu steatmen yang tidak tepat dan salah besar, kalimat tersebut jelas ada pidana hukumnya jika dikaitkan dengan UU KIP dan UU Pers, jadi jangan main-main dengan LSM maupun Media,” tegas Hakim.

Lanjut Hakim Andora, disadari maupun tidak pemerintah daerah maupun pemerintah desa, bila minimnya pengawasan dari masyarakat atau LSM dan Media seluruh proses pengelolaan dana desa, hal itu membuka peluang besar terjadinya praktek Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Dari proses perencanaan sampai penyerapan dan pertanggungjawaban selama ini oleh Pemerintah Desa (Pemdes), jarang melibatkan LSM dan Media dalam sisi keterbukaan informasi publik. Padahal, pengawasan sendiri seperti dari BPD pada faktanya belum mampu menjalankan tugasnya untuk mengawasi anggaran desa,” papar Hakim.

Histori sejarah, Hakim mengungkapkan sejumlah kasus yang menjerat sejumlah Kades di Kabupaten Sukabumi, pelaku tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh Kades dengan berkolaborasi dengan keterlibatan anggota BPD desa tersebut.

“Sesuai UU Desa, jelas sudah mengamanatkan penggunaan dana desa secara detail, harus dipublikasikan ke masyarakat, akan tetapi tidak cukup dengan memampang baligho berukuran besar. Tepi lebih daripada, butuh penulisan laporan LPJ dalam penggunaan dana desa yang sesuai dengan peruntukannya,” jelas Hakim.

Dana Desa
Foto Dokumentasi : LSM GAPURA RI usai melakukan pelaporan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, yang dianggap menodai mawah LSM dan Media.

Hakim menegaskan, secara jelas untuk penyajian kepada publik, prospek pembangunan apa saja dan sejauhbmana realisasi akuntabilitas penggunaan anggarannya,?. Disinilah peranan pemerintah butuh akan hadirnya LSM dan Media.

“Selain itu, Kades dan perangkat desanya juga perlu memiliki kemampuan pengelolaan anggaran dan tertib laporan LPJ-nya. Jangan sampai LPJ tersebut hanya jadi laporan proyek pembangunan desa yang terindikasi bancakan, konsultan atau pejabat kecamatan hanya sebatas penyelesaian dengan melihat LPJ, tanpa melihat secara detail pisik pembangunan, jangan asal bapak senang dalam hal ini,” ketus Hakim.

Hakim kembali menegaskan, kehadiran LSM dan Media untuk Pemerintahan Daerah maupun Desa, untuk membuka ruang untuk keterbukaan publik. Didampingi itu, keberdaan LSM dan Media juga turut membangun integritas bagi seluruh perangkat desa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi.

“Sebaliknya jika para Kades maupun perangkat desa, mencoba melakukan intervensi atau melawan LSM dan Media, maka itu sama halnya dengan membuka jalan untuk masuk penjara. Karena LSM dan Media dilindungi Negara,” seloroh Hakim.**