Perusahaan Langgar AMDAL, Izin Usaha Akan Dicabut Menurut UU

42
Perusahaan
Foto Dokumentasi : Lokasi perusahaan tambang di Sukabumi, Jawa Barat.
JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com_
Pemerintah berupaya menciptakan segala kemudahan untuk Perusahaan/investor dalam ekosistem berusaha, tanpa mengenyampingkan standar dan nilai-nilai keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.Perusahaan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan kemudahan.

Adapun di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) UU Cipta Kerja menyempurnakan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 41/1999 tentang Kehutanan, serta UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar perusahaan tidak sewenang wenang.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan, kegiatan usaha atau perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam skala besar. Seperti perusahaan pertambangan batubara atau pengeboran minyak dan gas, pelaksanaannya akan menimbulkan dampak besar terhadap kepentingan umum.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan para pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam (SDA) untuk mendapatkan izin berusaha, sebagai syarat dilaksanakannya kegiatan usaha.

Adapun kegiatan usaha yang memang tidak berdampak besar terhadap kepentingan umum, UU Cipta Kerja mengutamakan pemberlakuan pengawasan yang ketat atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kritera (NSPK) dari satu kegiatan usaha.

“Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut memenuhi NSPK yang telah ditetapkan,” tutur Montty dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perindustrian, Perdagangan, Halal, Keagamaan, Kesehatan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Surabaya.

Sementara, aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor LHK antara lain :

1_RPP Bidang Kehutanan (BK).

2_RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH).

3. RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif atas kegiatan usaha yang telah dibangun di dalam kawasan hutan.

Keberadaan RPP membuat pemerintah memiliki landasan hukum yang cukup dan kuat untuk menciptakan kemudahan dalam ekosistem berusaha, serta streamlining proses penyusunan dan penilaian AMDAL.

“Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan tenurial masyarakat terutama di kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum ataupun menyelesaikan adanya kegiatan usaha, seperti perkebunan dan pertambangan, yang sudah terlanjur berada di kawasan hutan,” imbuh Montty.

Lanjut Montty, UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa penyusunan dan penilaian AMDAL diintegrasikan ke dalam proses Perizinan Berusaha. Apabila terjadi pelanggaran / penyimpangan atas upaya-upaya mitigasi lingkungan yang direkomendasikan di dalam AMDAL, maka hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas perizinan berusaha.

“Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha akan dicabut, apabila pelaku usaha betul-betul terbukti melanggar rekomendasi AMDAL,” papar Montty.

Dalam UU Cipta Kerja mengamanatkan, untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tumpang tindih perizinan di kawasan hutan, baik melalui penghentian sementara kegiatan usaha.

“Pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah pencabutan ijin usaha,” tandasnya.*