Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, Berapakah Honor PPK, PPS dan Linmas TPS di Pilkada Sukabumi,?

94
Pilkada
Foto Ilustrasi Proses Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 09 Desember 2020 kemarin. Dengan penerapan Protokol Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.
JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com_ Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak pada 09 Desember 2020 telah terlewati dengan tahapan pencoblosan pemilihan dan akhir penghitungan suara pemilih yang menunggu hasil akhir dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sebanyak 270 daerah Provinsi/Kota/Kabupaten yang ikut melaksanakan Pilkada secara serentak. Terdiri dari sebanyak 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang tersebar di Sabang sampai Merauke Indonesia. Termasuk Delapan Kota/Kabupaten di Jawa Barat, menggelar Pilkada serentak tahun 2020. Diantranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Guna membantu dalam proses kelancaran pesta demokrasi Pilkada, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya melakukan tahapan rekrutmen sejumlah penyelenggara pemilu. Seperti halnya, rekrutmen Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK), Panitia pemunguatan suara ( PPS) tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman, dikutip dari Kompas sebelumnya memaparkan menginstruksikan kepada KPU kabupaten/Kota yang mengikuti Pilkada serentak untuk mengeluarkan surat keputusan pengaktifan kembali anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) serta sekretariat PPK dan PPS Pilkada 2020.

Instruksi yang termaktum dalam Surat KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 itu juga mengatur agar SK pengaktifan kembali PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Berdasarkan usulan terkait honorarium bagi PPK dan PPS dengan besar anggaran yang diusulkan di setiap wilayah mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan oleh adanya perencanaan kenaikan honor bagi penyelenggara pemilu ad hoc.

“Adapun penyelenggara pemilu ad hoc itu ialah PPK dan PPS/KPPS dengan kenaikan honor itu menjadi aturan baru dalam Pilkada serentak di tahun 2020,” kata Arief Budiman.

Ditambahkan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara pemilu memastikan bahwa seluruh petugas di TPS bebas dari virus, dibuktikan dengan hasil rapid test sebelum hari pencoblosan dan penghitungan suara di tempuh.

“Sehari jelang pemungutan suara, KPU mengakui menerima beberapa laporan adanya petugas KPPS reaktif Covid-19 setelah dilakukan tes. Mereka yang reaktif dipastikan langsung dilakukan pengantian petugas yang dipastikan sehat. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 saya minta kepada daerah, agar mereka dilakukan penggantian,” tegas Arief.

Sementara itu Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, berdasarkan data yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 November 2020, ada sebanyak 21.210 anggota PPK dan 12.726 sekretariat PPK. Jumlah tersebut tersebar di 4.242 Kecamatan yang menggelar Pilkada serentak 2020.

Sementara itu, anggota dan sekretariat PPS berjumlah 140.241 orang, besaran jumlah PPS tersebut tersebar di 46.747 Desa/Kelurahan. Kemudian, anggota KPPS dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Pengaman TPS yang bertugas total mencapai 2.690.451 orang. Jumlah ini tersebar di 298.939 TPS yang penyelanggaraan Pilkada serentak di tanah air.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020, masa kerja penyelenggara pemilu ad hoc tidak semuanya sama. Dengan masa kerja PPK hampir mencapai 7 bulan, terhitung sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021. Rentang waktu ini sama dengan masa kerja PPS.

“Namun, kata Hasyim Asyari untuk KPPS atau petugas TPS, masa kerjanya hanya satu bulan terhitung sejak 24 November sampai 23 Desember 2020,” kata Hasyim Asyari.

Lalu banyaknya pertanyaan dari kalangan masyarakat, berapakah upah/honorarium para penyelenggara Pemilu ad hoc 2020 dan kenaikan honorarium PPK, PPS dan KPPS atau Linmas TPS setiap Provinsi/Kota/Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Komisioner KPU Hasyim mengatakan, besaran honor setiap penyelenggara pemilu ad hoc telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan (SK Menkue), jumlah upah/honor disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap daerah penyelenggara Pilkada. Surat Menteri Keuangan pun hanya mengatur besaran upah maksimal.

“Besaran ataupun adanya kenaikan upah, itu daerah yang menyesuaikan sesuai kemampuan masing-masing,” kata Hasyim.

Berikut honorarium PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan Surat Menteri Keuangan yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bedasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2020 mengatur honorarium :

1. PPK
_Ketua : Rp 2.500.000 setiap orang/bulan.
_Anggota : Rp 2.200.000 setiap orang/bulan.
_Sekretaris : Rp 1.850.000 setiap orang/bulan.
_Pelaksana/staf administrasi dan teknis : Rp 1.300.000 setiap orang/bulan.

2. PPS
_Ketua : Rp 1.500.000 setiap orang/bulan.
_Anggota : Rp 1.300.00 setiap orang/bulan.
_Sekretaris : Rp 1.150.000 setiap orang/bulan.
_Staf/pelaksana : Rp 1.050.000 setiap orang/bulan.

Surat Menteri Keuangan Nomor 735 Tahun 2019 mengatur tentang honorarium :

3. KPPS
_Ketua : Rp 900.000 setiap orang/bulan.
_Anggota : Rp 850.000 setiap orang/bulan.
_Pengaman TPS/Satlinmas : Rp 650.000/bulan.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Muhtadin mengatakan, pihaknya mengalami peningkatan honorarium PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020, honor bertambah sekitar 30 persen dari Pilkada sebelumnya.

“Jumlah honor ketua PPS sebelumnya hanya sebesar Rp 900.000 dan anggota sebesar Rp 850.000, “ungkap Muhtadin.

Menurut Muhtadin, dikutip dari Kompas untuk honor PPS di Pilkada serentak 2020, bertambah sesuai dengan surat dari menteri keuangan tentang usulan standar honorarium badan adhoc Pilbup tahun 2020, hal ini sesuai ketentuan Surat KPU RI nomor : 2121/KU.03.2.SD/01/KPU/X/2019.

“Bahwa untuk honorarium Ketua PPS naik 33 persen dan anggota naik 35 persen, Ketua PPS menjadi Rp 1.200.000 dan Rp 1.150.000 untuk anggota PPS,” paparnya.

Sementara itu di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020, diberitakan sebelumnya sebanyak 1.158 anggota PPS se-Kabupaten Sukabumi serentak dilantik. Meski tahapan pelantikan PPS sempat tertunda akibat dampak Pandemi Covid-19. Perekrutan anggota PPS  merupakan badan adhoc tingkat desa/kelurahan dan dilantik disetiap Kecamatan.

“Pelantikan di tiap kecamatan. Pendelegasian ke  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk melantik PPS. Ada beberapa pilihan, virtual, delegasi, bahkan hanya menyerahkan SK. Dan kita pilih pendelegasian,” kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman, Juli 2020.

Ferry Gustaman mengatakan, dari 1.158 anggota PPS se-Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 381 desa dan 5 kelurahan di 47 Kecamatan. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di setiap tahapan penyelenggaraan.

“Dengan diterbitkannya PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada, KPU Kabupaten Sukabumi dengan sepenuh hati berkomitmen siap melaksanakan Pilkada tahun 2020 yang berintegritas dengan penuh tanggung jawab,” kata Fergus sapaan akrab Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.**(CR-3)