Proyek Pasar Pelita Dinilai Mangkrak, Kompak Cium Dugaan Gratifikasi di Tubuh Dewan

796

Puluhan anggota dari LSM
Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak) Kota Sukabumi, geruduk kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan H. Juanda, Kelurahan/Kecamatan Cikole, Jawa Barat, Selasa (21/01/20).

Sukabumi I Kedatangan LSM Kompak Kota Sukabumi, diterima Ketua fraksi PAN DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo, Ketua Komisi II DPRD, Ivan Rusvansyah, Kepala Dinas PU, Asep Iriawan, Kepala Diskoperindag Kota Sukabumi, Ayep Supriatna, dan unsur terkait.

Informasi yang dihimpun, audensi yang di sampaikan diantranya, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dan DPRD untuk segera menyelesaikan Proyek Pasar Pelita yang dinilai mangkrak dan menjelaskan secara terbuka poin_poin yang menjadi sorotan LSM Kompak.

Loading...

Kordinator audensi LSM Kompak Kota Sukabumi Dadang Jhon mengatakan, proyek pembangunan Pasar Pelita Sukabumi diri mulai tahap I, yang dimenangkan PT. AKA dinilai banyak permasalahan yang sangat begitu signifikan. Diduga banyak kepentingan dan gratifikasi yang berujung mangkraknya pembangunan Pasar Pelita.

“Hingga saat ini pembangunan Pasar Pelita jelas dinilai mangkrak. Sebagian kecil, kami mengendus adanya dugaan gratifikasi yang diterima para anggota dewan,” lantang Dadang Jhon.

Pihaknya, secara tegas me-warning semua anggota dewan maupun instansi terkait yang diduga terlibat dalam makraknya Proses Pembangunan Pasar Pelita sebelumnya, LSM Kompak bakal mengiring dengan laporan (Dumas_red) secara prosedural kepihak Kejaksaan Kota Sukabumi.

“Adanya opini dugaan bagi hasil (Gratifikasi_red) dari penjualan aset, informasi tersebut muncul dari anggota yang tidak kebagian. Kalo opini dugaan ini tidak jelas sumbernya, ini terkesan Hoak dong, anggota dewan bisa tuntut saya doang, kita buktikan nanti,” cetus nya.

Sementara itu, Ketua fraksi PAN DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo, mengapresiasi audensi kawan_kawan yang masih mau peduli terhadap keberadaan Pasar Pelita. Berkaitan hal tersebut Pansus yang dibentuk saat proyek pembangunan dikerjakan PT. AKA.

BACA JUGA:  Warga Tanami Jalan Dengan Pohon Pisang, Asjaf Pastikan 2019 Prioritas Perbaikan

“Sebetulnya Pansus sudah berakhir tugasnya, Untuk pembangunan saat ini DPRD tidak ikut larut dalam mengikuti persetujuan, silahkan kembali ke Pemerintah Daerah,” katanya.

Tugas pansus saat itu, sudah merekomendasikan 10 point yang harus diperhatikan Pemkot dan Perusahaan, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat para pedagang.

“Salah satunya poin yang direkomendasi berdasarkan permohonan masyarakat pedagang, Pasar dibongkar kembali, Harga kios tidak mahal, Meminta kepada Pemkot untuk memberi bantuan subsidi uang DP dari kas daerah Rp 7 miliar, yang dialokasikan kepada pedagang yang memiliki KTP , PKL yang ada di Kota Sukabumi didorong kedalam setelah pasar pelita selesai,” jelasnya.

Disinggung adanya dugaan gratifikasi yang di terima anggota dewan, Faisal tidak bisa mengatakan menerima, Tapi tugas Pansus dimana dirinya sebagai Ketua Pansus, sudah melakukan tugas sesuai dengan alur.

“Menyangkut masalah aset, itu bukan ranah Pansus atau Dewan, tapi ranah dari Dinas PU dengan Pemda melalui konsultan yang saat itu ditujuk, berapa nilai nya itu ada di Bidang Aset.

“Memang pansus saat itu pernah diperiksa oleh kepolisian bedasarkan aduan isu serupa juga, bahkan saya sebagai ketua pansus diperiksa tiga kali, polisi mengatakan tidak ada masalah. Ini mengartikan, pansus sudah melakukan trek sesuai aturan yang ada,” tandas Faisal.

Ditempat yang sama Ketua Komisi II DPRD, Ivan Rusvansyah, menginginkan percepatan pembangunan Pasar Pelita segera usai dan Pemkot melalui Disperindag untuk memacu Kontraktor mempercepat pengerjaan.

“Karena 17 April 2020 Proyek Pasar Pelita harus segera selesai, Kami sudah menyampaikan kepada Disperindag untuk mendesak Kontraktor supaya lebih cepat,” katanya.

Redaksi**

Loading...
loading...