Ribuan Buruh PT GSI Cikembar Gelar Demonstrasi

144
Ribuan Buruh
FOTO : Ribuan buruh PT GSI Cikembar, saat gelar demonstrasi.
Ribuan buruh PT Glostar Indonesia (GSI) 1 Cikembar di Jalan Raya Pelabuhan II, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, gelar aksi demonstrasi, Selasa (06/10/20).

SUKABUMI I Informasi yang dihimpun, aksi ribuan buruh menyoal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa Pandemi Covid-19 dan merupakan salah satu bentuk kekecewaan buruh terhadap pihak perusahaan yang dinilai diskriminasi terhadap karyawannya soal PHK.

“Aksi kami bentuk kekecewaan dan aksi spontanitas buruh terhadap pihak perusahaan,” kata Salah seorang buruh PT GSI I Cikembar, Ayu Amelia (30) disela unjuk rasa di depan halaman development Blok A PT GSI I Cikembar.

Ayu mengatakan, buruh menuntut PT GSI I Cikembar untuk melakukan PHK secara keseluruhan. Namun, pada kenyataannya pihak perusahaan hanya melakukan PHK setengah dari jumlah karyawannya.

“PT GSI I Cikembar ini, hanya melakukan PHK sekitar 2.500 karyawan di Blok A saja. Sementara, sisanya sekitar 2.300 buruh tidak di PHK,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Jamaluddin (29), aksi demonstrasi ribuan buruh atas kekhawatiran adanya peraturan Omnibus Law bila sudah disahkan, maka jika terjadi PHK para buruh tidak akan mendapatkan uang pesangon.

“Kami merasa kecewa dan dibohongi oleh pihak perusahaan. Karena, beberapa hari sebelum PHK, seluruh karyawan di Blok A diliburkan dengan alasan lokasi pabrik akan disemprot disinfektan. Padahal faktanya, waktu itu banyak karyawan yang sekarang di PHK masuk kerja dan menandatangani surat PHK,” tandas dia.

Ditempat terpisah Humas PT GSI Cikembar, Nurzaman Dwinanda mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya. Lantaran, semenjak pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap produksi, dan perusahaan tidam bisa ekspor kesejumlah Negara luar. Alasan mereka aksi menginginkan di PHK dengan dua kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK).

“Kita secepatnya akan melakukan pendataan ulang, dan akan membantu mereka (buruh) untuk melakukan PHK dengan dua kali ketentuan. Pihak perusahaan menyanggupi terkait dengan tuntutan buruh, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dengan perusahaan. Perusahaan tidak mau menyalahi aturan karena ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dengan perusahaan,” tandasnya.