RUU Minuman Keras di Rancang, Ini Kata Kepala DHI Universitas Padjajaran

99
RUU
Foto Ilustrasi Mihol (Minuman Beralkohol/keras).
BANDUNG,jawabarat.indeksnews.com -Rencana diterbitkannya Rancangan Undang undang (RUU) larangan Minuman Beralkohol (Minol) dinilai berbagai kalangan sangat tepat dan perlu segera direalisasikan.

Kepala Departemen Hukum Internasinal (DHI) Universitas Padjajaran, Profesor Atip Latipulhayat menilai, keberadaan minuman beralkohol di tengah masyarakat tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, perlu ada aturan RUU menjadi UU tegas terkait keberadaan minuman tersebut.

“Apa sih manfaatnya minuman beralkohol itu? Tidak adakan. Hampir di semua tempat, di semua negara boleh dikatakan (minol) sesuatu yang hampir tidak ada manfaatnya. Termasuk di barat sendiri, karena banyak memberikan mudharatnya,” ujar Atip dikutip Jabar Ekspres, Sabtu (13/11/20).

Kendati begitu, Atip menilai keberadaan minol sebaiknya tidak perlu dihilangkan sepenuhnya. Namun keberadaannya harus diatur sehingga penggunaannya dapat dikontrol secara aturan yang di berlakuan.

“Menurut saya RUU ini bagus, hanya tinggal, kalau umpamanya untuk orang-orang tertentu untuk turis, itu harus betul-betul dikontrol. Di tempat yang terbatas, intinya miras dilarang sesuatu yang sangat pas sekali,” kata Atip.

Lebih lanjut Atip mengatakan, keberadaan produsen arak dari berbagai daerah yang ada di Indonesia juga harus dikendalikan. Kendati beberapa daerah menganggap keberadaan minuman beralkohol, seperti arak merupakan kearifan lokal, ia menegaskan, perlu ada aturan.

“Keberadaan produksi arak di daerah dikendalikan. Karena intinya minuman yang beralkohol memicu orang mabuk itu membahayakan. Tapi seperti di Bali atau NTT itu dilokalisir saja. Kalau itu mereka menganggap sebagai kearifan lokal, jadi dilokalisir saja,” tandas Atip.**