Warga Padaraang-Sindangkerta Kesulitan Dapat Sinyal Untuk Daring, PK KNPI Desak Pemerintah Terjun Kelapangan

248
Sejumlah warga di Kampung Padaraang dan Sindangkerta, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merasa kelimpungan dan geram atas keberadaan tower telekomunikasi yang diduga milik PT Protelindo.

SUKABUMI I Kegeraman warga Pardaraang, dirasakan sejak tiga tahun terakhir hingga sekarang tahun 2020, dimana keberadaan tower terkesan tidak memberikan manfaat untuk warga sekitar. Seperti halnya, warga kesulitan mendapatkan sinyal jaringan semua operator telekomunikasi. Apalagi, ditengah Pandemi Covid-19, warga kelimpungan dalam melakukan pembelajaran daring (online), akibat sulit mendapatkan sinyal jaringan smart phone.

Informasi yang dihimpun, dari salah satu warga di Kampung Padaraang, RT 01/12, Tahlan (41) mengatakan, warga yang berada di radius 40-100 meter dari berdirinya tower yang dibangun pada tahun 2011. Sangat kesal dengan keberdaan tower yang diduga milik PT Protelindo. Pasalnya, perusahaan tower tersebut terkesan tidak peduli terhadap dampak buruk secara meluas.

Loading...

“Kegeraman warga kepada tower tersebut, sebetulnya sudah disampaikan kepada pihak perusahaan dan pihak Desa Kebonmanggu, akan tetapi tidak memberikan solusi kepada warga. Saat ini warga kampung padaraang sangat kelimpungan mendapat sinyal jaringan telekomunikasi. Buat apa ada tower tersebut kalo tidak ada manfaatnya,” keluh Tahlan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (26/09/20).

Padaraang
FOTO : Warga Kampung Padaraang, Kecamatan Gunungguruh, saat meluapkan kegeraman dalam tulisan diselembar kertas karton.

Tahlan memaparkan, ada belasan kepala keluarga (KK) yang berada dekat dengan berdirinya tower milik PT. Protelindo, dimana dari awal berdirinya tower yang memiliki tinggi 42 meter dibangun, tidak pernah merasakan manfaatnya, baik kompensasi maupun tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah semestinya dijalankan.

“Seingat saya, sejak tahun 2011 dibangun tower ini, baru satu kali warga mendapatkan bantuan untuk sarana peribadatan, itu juga harus mengajukan proposal dan hanya bantuan satu beduk untuk masjid saja. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi intensif dengan pihak perusahaan, seharusnya jangka waktu berdiri hingga sekarang tahun 2020, pihak perusahaan kembali memperbaharui izin warga sekitar, ini malah di biarkan tidak dipungsikan (tidak aktif),” cetus Tahlan didampingi warga Kampung Padaraang dan Sindangkerta.

Atas nama warga kampung Padaraang dan Sindangkerta, Ia meminta kepada pihak berusahan untuk segera kembali mengaktifkan pungsi sebagai mana mestinya tower telekomunikasi, selanjutnya warga mendesak perusahaan untuk segera melakukan pembaharuan izin lingkungan sekitar dan kejalankan tanggungjawab Sosial Perusahaan atau CSR kepada warga sekitar.

“Sudah tercantum dalam aturan, perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kalo perusahaan tersebut mengrti aturan dan menghargai atau peduli terhadap lingkungan,” tandas Tahlan.

Padaraang
FOTO : Tower milik salahsatu Perusahaan telekomunikasi berdiri kokoh di tengah pemukiman warga.

Sementara itu, Sayid Agil Ketua PK KNPI Kecamatan Gunungguruh menyayangkan kondisi yang dirasakan warga Kampung Padaraang, ketika kesulitan mendapatkan akses jaringan internet telekomunikasi ditengah pembelajaran daring yang diterapkan pemerintah, guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di dunia pendidikan.

“Menurut saya, kegeraman warga adalah hal wajar dan manusiawi. Ketika keberadaan tower tidak bisa di manfaatkan, seharusnya ada upaya yang dilakukan perusahan pemilik tower tersebut, untuk bisa saling memberikan manfaat untuk warga yang berada disekitar radiasi tower tersebut,” kata Agil sarapan akrabnya.

Menurut Agil, kalo menyerap keterangan kegeraman warga yang diutarakan, disini adanya indikasi pelanggaran bagi provider (perusahaan) atau penyedia jasa tower, selama bertahun-tahun berdiri ditengah pemukim warga, tidak ada tean and give yang diberikan pihak persuhaan kepada warga secara tanggungjawab sosial.

“Dalam UU sudah sudah diatur, kabaran tower harus bisa memperhatikan dampak terhadap jarak radius dari pemukiman. Kalo tidak dipungsikan atau tidak dimanfaatkan oleh semua perusahaan telekomunikasi buat apa didirikan?. Apalagi bicara keselamatan jiwa kepada masyarakat, kemungkinan sudah pasti bakal menimbulkan bahaya,” cetus Agil.

Agil berharap dan mendesak kepada pemerintah melalui intansi terkait, untuk segera terjun kelapangan, guna meninjau dan mendengar kegeraman warga secara langsung, dengan keberdaan tower milik PT. Protelindo yang dikabarkan tiada dipungsikan dan kontruksi bangunan tower dinilai tidak labil, akibat dibiarkan tanpa pemeliharaan oleh pihak perusahaan tower.

“Kalo tidak berfungsi dan tidak memberikan manfaat untuk warga buat apa ada tower tersebut, Padahal warga tetap saja kelimpungan mendapatkan sinyal jaringan. Guna menghindari terjadinya kegeraman secara meluas, perlu adanya tindakan persuasif dari pemerintah terkait,” tandas Agil.

Reporter : Indra Sopyan*